 |
| LSM Annahl saat menggalar audiensi terkait dugaan pungutan liar atau pungli program absensi digital yang diterapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sukabumi tahun 2025, Rabu (15/1/2025). | Foto: sukabumiNews /Prim RK |
sukabumiNews.net, KOTA SUKABUMI – Puluhan orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Annahl meyambangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi di Jalan Pelabuhan II KM 06, Lembursitu, Kota Sukabumi, Rabu (15/1/2025).
Koordinator LSM Annahl, Syah Arif mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka audensi terkait adanya laporan dugaan pungutan liar atau pungli program absensi digital yang diterapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sukabumi tahun 2025 yang memicu kontroversi.
“Dengan dalih dalih program absensi digital MAN 2 telah memungut biaya kepada siswa tanpa dasar hukum yang jelas. Siswa kelas satu dipungut biaya Rp100.000, dan kelas dua dipungut biaya Rp75.000. Sedangkan kelas tiga Rp50.000 persiswa,” ungkapnya.
Dikatakan Syah Arif bahwa sebelum kegiatan mereka, pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada Kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungli ini.
Namun sayang, kata dia, dalam audiensinya, LSM Annahl tidak bertemu dengan Kepala MAN 2 dan Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi, dan bahkan Ketua Komite Sekolah.
Untuk itu Syah Arif mengaku kecewa atas ketidak hadiran mereka. Sehingga, dengan ketidak hadiran pihak-pihak terkait ini, upaya klarifikasi dan penyampaian aspirasinya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
"Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dari pihak kepala sekolah dan Komite Sekolah atas pengambilan keputusan,” tandas Syah Arif.
Syah Arif menegaskan bahwa pihaknya akan kembali menindaklajutinya dengan melakukan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar pada Senin depan dengan membawa massa lebih banyak, hingga mendapat kejelasan mengenai penggunaan dana oleh pihak sekolah.
"Kami akan menggelar aksi untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan ada transparansi dalam pengelolaan sekolah. Pungutan yang tidak jelas hanya akan merugikan siswa dan orang tua," tegasnya.