 |
| Foto: Warga Palestina merayakan pengumuman gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza, Rabu (15/1/2025). | REUTERS/Mohammed Salem |
sukabumiNews.net, GAZA (PALESTINA) – Israel dan Hamas dilaporkan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis (16/1/2025).
Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen.
"Kedua pihak yang bertikai di Jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera, dan (para mediator) mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak," kata kata Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dikutip AFP.
"Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini," tegasnya.
Berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia:
1. Detail Kesepakatan
Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung tiga tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka.
Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup.
Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini, merujuk laporan Times of Israel, akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk "tentara pria, pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh".
Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, ini untuk "memungkinkan pertukaran tahanan, serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi".
Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara.
"Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan", kata pejabat Israel.
Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera.
"Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir, dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi," katanya.
2. Sikap Netanyahu
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir.
Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya "memeras konsesi menit terakhir". Diketahui,, hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis.
Di sisi lain, pemimpin senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Kamis bahwa 'tidak ada dasar' untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya.
"Tidak ada dasar untuk klaim (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tentang gerakan itu yang menarik kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata," kata Abu Zuhri kepada AFP.
3. Israel Terus Bombardir Gaza
Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, untuk menyerang milisi bersenjata Hamas, Kamis (16/1/2025). Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini.
Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina.
Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa.
Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai.
4. Respon Hamas
Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan- Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak- setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama "perang genosida yang dilakukan rezim Israel".
"Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak," katanya dimuat Press TV, dikutip Kamis (16/1/2025).
Secara khusus, ia memuji Hizbullah karena kelompok itu, katanya, telah "mempersembahkan ratusan martir, pemimpin, dan pejuang" di perang yang menurutnya "jalan menuju (pembebasan kota suci yang diduduki) al-Quds". Menurutnya, hal suci telah dipimpin Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah sebelum tewas.
Pejabat itu juga merujuk pada ribuan operasi pembalasan yang dilancarkan oleh kelompok itu, pasukan Yaman, dan pejuang Irak untuk menanggapi serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang meningkat secara bersamaan terhadap Lebanon. Ia juga berterima kasih kepada para pejuang perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
"Terutama di kamp [pengungsi] Jenin yang heroik, di al-Quds, dan wilayah pedalaman yang diduduki, yang juga memberikan tekanan kepada para penjajah selama kekejamannya (rezim)," tegasnya lagi menyebut Israel.
5. Komentar Iran
Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah.
Sejauh ini, Negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis (Israel) merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis.
"Perlawanan tetap hidup, berkembang, kuat ... dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji Ilahi untuk membebaskan Masjid Al Aqsa dan Yerusalem," kata Garda Revolusi, memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan mengatakan mereka mempertahankan persiapan lapangan untuk menghadapi "perang dan kejahatan baru."
6. Tanggapan Rusia
Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Negeri Beruang Merah berharap hal itu dapat membawa "stabilisasi jangka panjang" dan menciptakan kondisi untuk "penyelesaian politik yang komprehensif" antara Israel dan Palestina.
Dilansir AFP, Kamis (16/1/2025), Kremlin mengatakan bahwa pihaknya "menyambut" kesepakatan tersebut, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini.
"Setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata, mengakhiri penderitaan rakyat Gaza, dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut," kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov. "Tetapi mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut," tambahnya.
Juru bicara kementerian luar negeri, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan tersebut adalah "langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel". Dia juga berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi "pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina."
7. Sikap Trump dan Kelanjutan Normalisasi Arab-Israel
Perdamaian ini sendiri terjadi saat Donald Trump kembali akan dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump, yang pernah memimpin AS pada 2017-2021, merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel.
Trump sendiri mengaku 'sangat gembira' dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan 'terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami' untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah (Timteng).
Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords (Perjanjian Abraham), yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab.
"Dengan kesepakatan ini, tim Keamanan Nasional saya, melalui upaya Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza TIDAK PERNAH lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip Kamis (16/1/2025).
"Kami akan terus menggalakkan PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN di seluruh kawasan, seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas Perjanjian Abraham yang bersejarah," imbuhnya, merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
"Perjanjian gencatan senjata EPIC ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita pada bulan November, karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh Dunia bahwa Pemerintahan saya akan mencari Perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, dan Sekutu kita," lanjut Trump.
Perlu diketahui, Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggaet Arab Saudi. Tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang, dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada "jalur yang kredibel" menuju negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah berulang kali menekankan bahwa "normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara". Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi.
"Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi perdana menteri (Israel Benjamin Netanyahu) dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun," tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab.
8. Respon RI
Dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tuntutan Indonesia dan masyarakat internasional.
"Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza," tulis Kemlu, Kamis (16/1/2025).
Pemerintah menambahkan penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA, serta rekonstruksi Gaza.
"Perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel, serta berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati," pungkas Kemlu. (luc/luc)