.webp) |
| Para pegawai Majelis Nasional menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah tentara di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Cho Da-un/Yonhap via AP) |
Partai Oposisi Korea Selatan mendesak Yoon untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan atas keputusan darurat militer
sukabumiNews.net, SEOUL (KOREA SELATAN) – Partai oposisi utama Korea Selatan pada hari Rabu mendesak Presiden Yoon Suk Yeol untuk segera mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan, beberapa jam setelah Yoon mengakhiri darurat militer jangka pendek yang mendorong pasukan untuk mengepung parlemen sebelum anggota parlemen memilih untuk mencabutnya.
Yoon tidak langsung
memberikan tanggapan publik terhadap tuntutan oposisi. Namun kantornya
mengatakan penasihat senior presiden dan sekretaris Yoon menawarkan pengunduran
diri secara kolektif dan presiden juga menunda jadwal resminya pada Rabu (4/12/2024)
pagi, dilansir AP.
Pada Selasa malam,
Yoon tiba-tiba memberlakukan darurat militer, bersumpah untuk melenyapkan
pasukan "anti-negara" setelah ia berjuang untuk mendorong agendanya
di parlemen yang didominasi oposisi. Namun darurat militernya hanya berlaku
selama sekitar enam jam, karena Majelis Nasional memilih untuk membatalkan
keputusan presiden. Deklarasi tersebut secara resmi dicabut sekitar pukul 4:30
pagi selama rapat Kabinet.
Partai Demokrat
oposisi liberal , yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang,
mengatakan pada hari Rabu bahwa para anggota parlemennya memutuskan untuk
meminta Yoon untuk segera mengundurkan diri atau mereka akan mengambil
langkah-langkah untuk memakzulkannya.
"Pernyataan
darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol jelas-jelas merupakan pelanggaran
konstitusi. Pernyataan itu tidak mematuhi persyaratan apa pun untuk menyatakannya,"
kata Partai Demokrat dalam sebuah pernyataan. "Pernyataan darurat
militernya pada awalnya tidak sah dan merupakan pelanggaran berat terhadap
konstitusi. Itu adalah tindakan pemberontakan yang berat dan menjadi dasar yang
sempurna untuk pemakzulannya."
Pemakzulannya akan
membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen, atau 200 dari 300
anggotanya. Partai Demokrat dan partai oposisi kecil lainnya bersama-sama
memiliki 192 kursi. Namun ketika parlemen menolak deklarasi darurat militer
Yoon dengan suara 190-0, 18 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang
berkuasa di Yoon memberikan suara yang mendukung penolakan tersebut, menurut
pejabat Majelis Nasional.
Jika Yoon
dimakzulkan, ia akan dicabut kewenangan konstitusionalnya hingga Mahkamah
Konstitusi dapat memutuskan nasibnya. Perdana Menteri Han Duck-soo, pejabat
nomor 2 di pemerintahan Korea Selatan, akan mengambil alih tanggung jawab
kepresidenannya. (Red*)
BACA Juga: Hal yang Perlu Diketahui tentang Darurat Militerdan Upaya Pemakzulan Presiden Korea Selatan
Editor: AM
Dapatkan update
berita pilihan dan breaking news setiap hari dari sukabumiNews. Mari bergabung
di Grup Telegram “sukabumiNews Update”, caranya klik link
https://t.me/sukabuminews, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram
terlebih dulu di ponsel.