 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani [Foto: Dok. Kemenkeu] |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani menyatakan kantor
kebendaharaan negara siap mendukung rencana kerja Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) Tahun 2024.
Komitmen tersebut disampaikan Sri Mulyani saat berbicara di
Musrenbang Polri tengah pekan ini.
“Program prioritas Polri tahun 2024, kita akan
dukung,” tegas dia.
Menurut Menkeu, institusi kepolisian memiliki peran
sentral dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang juga sejalan dengan percepatan
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Disebutkan bahwa isu kamtibmas yang sangat menonjol
tahun depan yaitu pelaksanaan pemilu, meski bukan satu-satunya.
Fikatakan Menkeu, banyak ancaman yang dapat berasal dari dalam
dan luar negara seperti aspek sosial, interaksi, dan teknologi, yang perlu
untuk terus diidentifikasi.
Sementara itu, terkait tema rencana kerja Polri
tersebut, Srimul berharap, institusi tersebut dapat menciptakan lingkungan yang
sehat bagi iklim usaha.
“Ekonomi inklusif ini artinya apabila instansi publik
termasuk kepolisian bisa terus mendukung upaya memeratakan kesejahteraan.
Artinya masyarakat terutama di level akar rumput bisa melaksanakan kegiatan
ekonomi, terlindungi, dan merasakan pentingnya kepastian sehingga mereka bisa
terus mengembangkan usahanya secara baik dan birokrasi termasuk kepolisian dan
APH sebagai instansi yang mendukung, bukan dianggap sebagai momok atau yang
membebani. Ini tentu membutuhkan sebuah mindset pelayanan yang betul-betul
prima,” jelasnya, lansir VOI.
Dia menambahkan, dalam rangka menjaga kelancaran
rencana kerja, pagu indikatif Polri akan tetap menjadi yang terbesar ketiga di
tahun 2024.
“Kita harap ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari
mulai membangun SDM, memberikan tunjangan yang memadai hingga belanja
operasional untuk operasional kepolisian dan dalam mendukung berbagai macam
aktivitas penting,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai penutup, Menkeu memastikan Kemenkeu akan terus
bekerja sama secara baik dengan institusi Polri. Menurutnya, menjaga Indonesia
harus dilakukan bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L).
“Tidak ada satu instansi atau institusi bisa bekerja
sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu, kerja sama sinergi dan kolaborasi
menjadi keharusan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
BACA Juga: Sri Mulyani Teken Aturan Baru, Beli Mobil Listrik Cukup Bayar Pajak 1 Persen
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2023