 |
| Maraknya wisuda yang diselenggarakan Tingkat TK hingga SMA menjadi perbincangan publik. [Ilustrasi: wisuda murid TK/kompasiana] |
sukabumiNews.net,
SUKABUMI – Tren wisuda yang diselenggarakan mulai dari jenjang pendidikan Taman
Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akhir-akhir ini menjadi
perbincangan publik, khususnya kalangan wali murid.
Mereka berpendapat bahwa di tengah pemulihan ekonomi saat ini, acara wisuda di sekolah merupakan pemborosan dan membebani para orang tua murid, lantaran biaya prosesi yang dianggap cukup mahal.
Terkait persoalan ini, Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) Dessy Susilawati mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah wali murid terkait prosesi wisuda dalam dua tahun terakhir.
 |
| Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) Dessy Susilawati. [Istimewa/sukabumiNews.net] |
Menanggapi hal
tersebut Dessy Susilawati menilai, wisuda bagi murid-murid TK hingga SMA adalah
pemborosan dan memang sangat membebani para orang tua murid, lantaran mereka harus
kembali mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi terselenggaranya acara
tersebut.
Kendati begitu, Dessy
juga berpendapat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat opsional.
“Jadi boleh
dilakukan, boleh juga tidak,” kata Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PAN ini
kepada sukabumiNews.net, ditemui di kantornya, Sabtu (24/6/2023).
Menurut Dessy, sebetulnya
hal ini tidak perlu dipersoalkan, apabila pihak sekolah telah mencapai
kesepakatan dengan orang tua murid untuk menyelenggarakannya.
“Dalam Permendikbud
Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kegiatan bersama antara satuan pendidikan
yang melibatkan orangtua harus didiskusikan dengan komite sekolah,” terang
Dessy.
Kemendikbudristek juga,
tambah Dessy, mengimbau agar pihak sekolah dapat berkomunikasi dan bekerja sama
dengan komite sekolah dan persatuan orangtua murid dan guru (POMG).
“Apabila kegiatan
wisuda tersebut memberatkan orang tua wali murid. Maka bermusyawarahlah bersama
untuk mendapatkan solusi terbaik. Terpenting sekolah tidak membebani orang tua wali
murid," tutupnya.