 |
| Menko Polhukam Mahfud MD. [Foto: Dok. VOI/Nailin In Saroh] |
sukabumiNews.net, JAKARTA
– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) Mahfud MD menyinggung
potensi kecurangan yang disebutnya akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Mahfud saat
menjadi pembicara kunci seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kecurangan memang terjadi
dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu terakhir.
"Karena sudah
lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi
beda saudara, yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan
pemerintah," kata Mahfud MD dilansir ANTARA, Selasa (23/5/2023).
Mahfud menegaskan hal
itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah
menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan
partai apa mendapat berapa banyak suara.
"Kalau dulu
zaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat.
Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP
sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya,"
ujarnya.
Sementara dalam lima
kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan
rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.
Mahfud mencontohkan
modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di
tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang
diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.
"Sudah diakali
sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu," ucapnya.
Karena itu,
pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang
salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
Mahfud, yang juga
mantan Ketua MK 2009-2013, menegaskan lembaga yudikatif itu harus bekerja
secara terbuka dan independen.
"Karena kalau
keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang
besar," ujarnya.
Mahfud bahkan mengaku
sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.
"Pemilu pasti
diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke
Pak Hasyim (Asy'ari, Ketua KPU RI, red.) dan Bawaslu ketika datang ke kantor
saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang," tuturnya.
Mahfud juga
menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun
media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis.
"Karena Pemilu
itu adalah taruhan kita bagi masa depan bangsa ini," ujarnya. (Voi)
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2023