sukabumiNews.net, KAB.
SUKABUMI – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP)
melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPRD mengusut tuntas dugaan KKN pada Dinas
Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
Merekan menduga di dua
dinas tersebut ada oknum-oknum ASN yang bermain proyek.
“Untuk itu, kami mendesak
wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran pada Dinas Kesehatan
dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sebab di dua instansi tersebut diduga
ada oknum-oknum ASN yang bermain proyek,” ujar koordinator aksi, Friady
Mahyuzar kepada wartawan, Kamis (4/5/2023).
Aspirasi yang mereka
sampaikan didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha
Sukmagara, Ketua Komisi IV Hera Iskandar, dan anggota Fraksi PKB Dadan
Hasanudin.
Massa pengunjuk rasa kemudian diajak masuk ke ruangan Badan Musyawarah (Bamus) untuk beraudiensi dengan perwakilan dinas dan anggota DPRD.
Dalam audiensinya, Friady
meminta kepala perangkat daerah yang disebutkan agar menindak tegas anak buahnya
yang terindikasi bermain proyek. Namun, Friady merasa kecewa lantaran kepala
Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata tidak hadir pada sesi audiensi tersebut.
"Tidak etislah
masa kepala dinas tidak hadir, hanya mendelegasikan kepada anak buahnya. Kita
hargai upaya DPRD yang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan
perangkat daerah. Terkait besok, tentu saya akan hadir karena diundang. Kita
buka secara terang benderang semua kasus yang ada di dua perangkat daerah
tersebut,” beber Friady.
Friady mengancam akan
membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus-kasus yang ditemukannya pada Dinas
Kesehatan dan Dinas Pariwisata, apabila Kepala Dinasnya tidak hadir dalam RDP yang
sudah diagendakan oleh DPRD nanti.
“Ini langkah terakhir
kami. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi itu harus sesuai harapan masyarakat,
bukan kemauan atau selera para pejabat tertentu," tegas Priyady.
Sementara itu Ketua
DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara kepada wartawan mengatakan bahwa
audiensi bersama massa FPP tersebut belum menghasilkan sebuah solusi.
“Bahkan mereka merasa
kecewa karena Kepala Dinas yang bersangkutan tidak hadir. Jadi audiensi hari
ini kita tunda. Kalau dilanjutkan, khawatir terjadi perdebatan yang kurang
elok, harusnya Kepala Dinas terkait yang menjawab keinginan massa FPP ini. Kita
sepakati besok ada RDP. Anggota DPRD semua hadir, karena kami ingin tahu isu
apa yang akan diangkat FPP nanti,” jelasnya.