 |
| Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Frakasi PAN, Dessy Susilawati. [Foto: Ist] |
sukabumiNews.net,
MAJALENGKA – Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) hingga program Sekolah
Gratis menurun, Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) Minta Pemprov Jabar lebih komparatif.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi V DPRD Jabar, Dessy Susilawati usai melaksanakan kunjungan kerja bersama bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX ke SMK Negeri 1 Majalengka belum lama ini.
Komisi
V DPRD Provinsi Jabar saat melaksanakan
kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX. [Istimewa]
Menurut Dessy,
kunjungannya bersama rombongan komisi V ke SMK Negeri 1 Majalengka tersebut dalam rangka evaluasi
anggaran triwulan I Tahun 2023.
“Dalam kesempatan
evaluasi anggaran tersebut, Komisi V menggali secara langsung apa yang menjadi
kendala dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan di SMKN 1 Majalengka,”
ungkap Dessy kepada sukabumiNews.net.
Pihaknya juga menyoroti
terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang menurun. Komisi V
menilai, hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa
di salah satu sekolah favorit di Majalengka itu.
"Pada Evaluasi
anggaran triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang di pangkas karena terjadi
penurunan BOPD," katanya.
Komisi V juga, tambah
Dessy menaruh harapan besar agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa
bisa berjalan dengan baik.
"Kita berharap
Pemprov memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi
siswa, dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa di
cover," ucapnya.
Selanjutnya, terang
Dessy, Komisi V pun menanggapi perihal dampak dari program Sekolah Gratis dari
Pemprov Jawa Barat.
Ia menilai, program
Sekolah Gratis itu menjadi multi presepsi bagi orang tua siswa yang menganggap
bahwa pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeserpun.
"Hal ini menjadi
masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa
karena dengan kalimat 'gratis' orang tua merasa gratis untuk seluruhnya, Komite
pun masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut," tegas Dessy.
Pihaknya akan mencoba
mendorong Pemprov Jawa Barat, agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh
satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.
Dikatakan Dessy,
Komisi V juga meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya
yang melibatkan lulusan SMA/SMK.
"Terkait dengan
kompensasi yang diberikan perusahaan agar lulusan Smk dan Sma tidak disamakan,
lulusan SMK punya skill lebih dari lulusan SMA," tutupnya.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2023