 |
| Perekonomian Pakistan semakin terpuruk sehingga menyebabkan tingkat inflasi mencapai 27,6 persen pada bulan Januari 2023. Guna mengatasi itu semua, Pakistan meminta Dana Monter Internasional (IMF) untuk menyelamatkan mereka. [Ganbar Ilustrasi] |
sukabumiNews.net, ISLAMABAD
– Pakistan tengah diguncang masalah keuangan dan diambang kebangkrutan. Negara
berpenduduk 220 juta jiwa itu sedang mengalami krisis neraca pembayaran.
Perekonomian Pakistan
semakin terpuruk sehingga menyebabkan tingkat inflasi mencapai 27,6 persen pada
bulan Januari 2023.
Lembaga pemeringkat
Moody’s memprediksi inflasi bisa mencapai 33 persen pada paruh pertama 2023.
Guna mengatasi itu
semua, Pakistan meminta Dana Monter Internasional (IMF) untuk menyelamatkan
mereka.
Sebagai bentuk usaha
bantuan penyelamatan, pada Senin (13/2/2023) MF meminta pemerintah Pakistan
menyetujui kenaikan pajak dan tarif gas di kisaran angka 17 hingga 112 persen
untuk berbagai kategori konsumen yang berbeda.
Tentunya kenaikan
tarif gas ini akan berimbas pada semua pihak, seperti industri domestik, curah,
komersial, pengekspor dan sektor gas alam (CNG), yang bertujuan untuk menaikan
pendapatan negara sebesar 310 miliar rupee (Rp 17 triliun).
Berdasarkan laporan
yang dimuat The News (14/2), Komite Koordinasi Ekonomi (ECC) Pakistan
menyetujui kenaikan tarif gas rata-rata hingga 112 persen untuk pengguna pelat
tertinggi konsumen dalam negeri yang berlaku mulai 1 Januari 2023.
Menteri Keuangan
Federal dan Senator Pendapatan Ishaq Dar yang memimpin pertemuan tentang
kenaikan tarif ini menyutujui kategori yang disebut ‘dilindungi’ dan ‘tidak
terlindungi’ untuk konsumen yang berbeda-beda.
“Menurut keputusan
yang disetujui oleh ECC, untuk domestik (konsumen perumahan), pemerintah
menempatkan empat kategori sebagai “dilindungi” untuk pengguna dari 0,25 hm3
hingga 0,9 hm3,” tulis The News dalam laporannya.
Untuk kategori
dilindungi, pemerintah Pakistan tidak akan menaikkan harga gasnya. Sementara,
untuk kategori tidak dilindungi, seperti harga gas untuk sektor ekspor atau
non-ekspor dinaikkan dari 10 menjadi 34 persen, dan pengguna gas untuk sektor
pupuk dinaikkan dari 22 persen menjadi 103 persen.
Dalam pertemuan itu,
Kementerian Energi juga telah mengajukan ringkasan harga jual gas alam pada
tahun fiskal 2022-23, dan mempresentasikan proposal tarif untuk semua kategori
konsumen.
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2023