 |
| Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah. [Foto : Istimewa] |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyebut bahwa kenaikan biaya haji yang ditanggung jemaah haji reguler sudah memenuhi nilai keadilan.
“Apa yang disampaikan
Kementerian Agama sangat masuk akal. Sudah mempertimbangkan resiko,” kata Fadlul, Selasa (24/1/2023).
“Hampir setiap tahun
biaya haji yang dibutuhkan naik akibat inflasi dan kurs. Dulu tahun 2010 biaya
haji yang dibutuhkan totalnya 34,5 juta dengan 30 juta dibebankan pada setiap
jemaah (Bipih) dan 4,45 juta diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.
Jadi Nilai Manfaatnya hanya 13%, sementara Bipihnya 87%,” jelas Fadlul.
Fadlul menjelaskan
penggunaan Nilai Manfaat dari BPKH dari tahun 2010-2019 selalu naik supaya
biaya haji yang ditanggung jemaah tidak naik secara drastis.
“Tahun 2019, rasio
antara Bipih dan Nilai Manfaat sudah mencapai angka seimbang 50 persen banding
50 persen,” ungkap Fadlul.
“Tahun 2022 ada
kenaikan biaya layanan haji yang signifikan dan itu tidak normal. Total biaya
haji dari 70 jutaan jadi 90 jutaan. Karena tahun lalu kenaikan biaya tidak
dibebankan ke jemaah, jadi penggunaan Nilai Manfaatnya yang naik dua kali lipat
dari kondisi normal, ini masalahnya,” lanjut Fadlul.
“Problemnya BPKH ada
uangnya gak? Ada, namun sumbernya bukan hanya dari jemaah tahun 2023 saja, tapi
juga diambil dari jemaah haji yang masih nunggu antre,” tanggap Fadlul.
Menurut Fadlul, jika
tahun 2023 biaya yang dibebankan ke jemaah tidak naik dan penggunaan Nilai
Manfaat masih besar seperti tahun 2022, maka hak Nilai Manfaat dari jemaah haji
pada tahun-tahun mendatang akan tergerus.
“Kalau penggunaan
Nilai Manfaatnya terus besar seperti tahun lalu, jemaah haji yang berangkat
tahun-tahun mendatang, nilai manfaatnya diambil sama yang jemaah yang sekarang,
justru itu yang tidak adil,” kata Fadlul.
Fadlul juga
memaparkan, jika penggunaan Nilai Manfaat masih sama seperti tahun 2022, maka
sebelum tahun 2027 dana nilai manfaat sudah habis.
“Yang kita usulkan 70
persen biaya dari jemaah haji yang berangkat sekarang, dan 30 persen dari Nilai
Manfaat yang dikelola BPKH, itu lah keadilan,” ujar Fadlul.
Fadlul juga
menjelaskan bahwa masih ada diskusi lanjutan bersama DPR RI terkait berapa
persen yang harus dibayar jemaah dan berapa persen yang harus dibebankan pada
nilai manfaat.
“Bisa dinego, gak ada
masalah. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Kalau penggunaan Nilai Manfaat
lebih dari 30 persen, maka akan menggerus nilai manfaat dari jemaah haji yang
akan berangkat tahun-tahun selanjutnya. Apakah itu yang kita inginkan?” tutup
Fadlul.
BACA Juga: Soal Usulan Kenaikan BPIH, Dirjen PHU: Kemenag Tidak Ada Niat Memberatkan Calon Jemaah