.jpg) |
| Komisi II DPRD Provinsi Jawa Baratmeninjau langsung kondisi Balai dan UPTD yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya. [Humas DPRD Jabar/ Farhat Mumtaz] |
sukabumiNews.net, TASIKMALAYA – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Selatan Singaparna dan Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan di Cikokol Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (16/11/2022).
Anggota Komisi II
DPRD Provinsi Jawa Barat H.A. Sopyan, BHM., mengatakan, dalam kunjungan
kerjanya kali ini pihaknya meninjau langsung kondisi Balai dan UPTD yang
terdapat di Kabupaten Tasikmalaya.
Dari hasil peninjauan
di lapangan, pihaknya mendapati kondisi balai yang dinilai kurang baik karena
terdapat sejumlah kerusakan khususnya pada saranan dan prasarana sehingga
mengakibatkan terganggunya pelayanan.
"Komisi dua ingin mengetahui secara
langsung kondisi eksisting di lapangan karena mungkin saja saat dinas
melaporkan kondisi balai atau UPTD tidak secara komprehensif dan ternyata saat
kita meninjau langsung banyak sekali keadaan balai atau UPTD yang sangat
memprihatinkan,” ujar H.A. Sopyan.
“Seperti kolam yang
bocor, bangunan yang tidak terawat dan sarana prasarana yang tidak terpenuhi
sehingga kinerja mereka tidak maksimal," tuturnya.
Menanggapi hal
tersebut Sopyan menegaskan, pihaknya akan mendorong melalui nota komisi untuk
menunjang kinerja balai dan UPTD lebih maksimal sehingga pelayanan kepada
masyarakat bisa lebih optimal.
Selain itu pihaknya
mengharapkan, pada Tahun 2023 akan ada anggaran yang cukup untuk balai dan UPTD
dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak pada PAD Jawa Barat.
"Komisi dua
mendorongnya dengan nota komisi untuk menunjang kinerja balai dan UPTD untuk
lebih maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan
komisi dua juga mengharapkam di tahun 2023 mendatang, akan ada anggaran yang
mencukupi untuk balai dan UPTD bekerja dengan tenang, sarana prasarana yang
terpenuhi jadi otomatis kualitas dan produktivitas meningkat sehingga berdampak pada PAD Jawa Barat,” tutupnya.
Humas DPRD Jabar