Kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem [Istimewa/net] |
sukabumiNews.net, PBB – Anggota Dewan Keamanan PBB pada Kamis menyuarakan keprihatinan dan menekankan perlunya mempertahankan status quo kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem.
Keprihatinan itu
disampaikan beberapa hari setelah Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir
secara singkat mengunjungi situs tersebut.
Status quo yang telah
berusia puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks
tersebut, yakni sebuah situs yang juga dihormati oleh orang Yahudi, yang
menyebutnya sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount).
Seorang pejabat
Israel mengatakan Ben-Gvir mendukung pengaturan yang mengizinkan non-Muslim
untuk berkunjung tetapi tidak untuk beribadah.
Utusan Palestina
untuk PBB Riyad Mansour mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan,
namun langkah itu tidak mungkin dilakukan mengingat Amerika Serikat (AS) telah
lama terus melindungi Israel.
AS, Rusia, China,
Prancis, dan Inggris semuanya memiliki kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB.
"Larangan apa
yang perlu Israel langgar agar Dewan Keamanan akhirnya mengatakan, cukup
sudah," kata Mansour kepada dewan yang terdiri dari 15 negara anggota itu.
Dia menuding Israel menunjukkan "penghinaan mutlak".
Pejabat urusan
politik senior PBB Khaled Khiari mengatakan kepada Dewan Kemanan bahwa itu
merupakan kunjungan pertama yang dilakukan seorang menteri kabinet Israel ke
komplek Al Aqsa sejak 2017.
"Meski kunjungan
tersebut tidak disertai dengan aksi kekerasan, itu terlihat sangat menghasut
mengingat advokasi Ben Gvir di masa lalu untuk perubahan status quo,"
katanya.
Sekretaris Jenderal
PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak untuk tenang dan tidak mengambil
tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di dalam dan sekitar tempat suci
tersebut.
Duta Besar Israel
untuk PBB Gilad Erdan mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan:
"Orang-orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi situs tersuci dalam
Yudaisme," katanya.
"Ini hak setiap
orang Yahudi, setiap orang Yahudi. Israel tidak merusak status quo dan tidak
berencana melakukannya," kata dia lebih lanjut.
Ben-Gvir sebelumnya
pernah menyerukan pengakhiran larangan bagi Yahudi untuk beribadah di situs
suci tersebut, tetapi dia tidak berkomitmen terhadap isu tersebut sejak
bersekutu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Namun, anggota lain
dari partai Kekuatan Yahudi yang dipimpin Ben-Gvir masih menganjurkan langkah
tersebut.
"AS berkomitmen
pada pencapaian solusi dua negara bagi konflik yang terjadi antara Israel dan
Palestina dan prihatin dengan tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan dan
melemahkan kelangsungan solusi dua negara," kata Wakil Duta Besar AS untuk
PBB Robert Wood kepada Dewan Keamanan.
"Kami mencatat
bahwa platform pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan pelestarian
status quo sehubungan dengan tempat suci tersebut. Kami berharap pemerintah
Israel menindaklanjuti komitmen itu," kata Wood.
Sumber: Antara/Reuters