 |
| Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH Muhyiddin Junaidi. | Istimewa | |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Cuitan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto di akun Twitter yang memplesetkan "khilafah dengan "khilafuck" menuai polemik. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyebut pernyataan Dede sudah memenuhi unsur penistaan agama.
Kiyai Muhyiddin
mendorong agar MUI dan lembaga Islam lainnya memanggil Dede untuk dimintai
klarifikasi. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan publik,
terutama umat Islam.
“Dari sisi etimologi
juga menyalahi etika, apalagi jika yang dimaksudkan adalah ‘khilafahfuck’,”
kata Kiyai Muhyiddin dalam keterangannya, dikutip sukabumiNews.net dari
Voa-Islam.com, Selasa (25/10/2022).
Diungkapkan Kiai
Muhyiddin, seharusnya orang yang digaji oleh uang rakyat bisa menjaga diri dan
menghindari dari perbuatan tak terpuji serta menyakitkan peradaban umat Islam.
Manusia, kata mantan
Waketum MUI ini, secara fitrah adalah makhluk Allah yang sarat khilaf dan
kesalahan serta dosa.
Namun, sisi postifnya
lebih banyak dari negatifnya sehingga oleh Allah dinobatkan sebagai makhluk
terbaik (ahsan taqwim) dengan segala keutamaan yang dianugerahkan.
Untuk diketahui, pada
Ahad, 23 Oktober 2022, Dede Budhyarto melalui akun Twitter pribadinya, saat
menyinggung soal calon presiden ia menyebut kata “khilafuck”, sebagai plesetan
dari “khilafah”.
“Memilih capres jgn
sembrono apalagi memilih Capres yg didukung kelompok radikal yg suka
mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yg melarang
pendirian rumah ibadah minoritas,” cuitnya.
Terkait dengan
istilah khilafah, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 yang digelar
secara hybrid pada 9-11 November 2021 di Jakarta dalam poin pembahasan jihad
dan khilafah dalam konteks NKRI secara tegas menolak pandangan yang secara
sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah yang menyatakan bahwa jihad dan
khilafah bukan bagian dari Islam.
Sebaliknya, MUI juga
menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang, dan khilafah
sebagai satu-satunya sistem pemerintahan.
BACA Juga: MUI :
Kami Bukan Juru Bicara Pemerintah, Tapi Juru Bicara Umat Islam