Gelar aksi Flashmob, kader PKS membentangkan spanduk bertuliskan ' PKS Bersama Rakyat Menolak Kenaikan Harga BBM'. |
sukabumiNews.net, SUKABUMI – Ratusan Kader dan Simpatisan Partai Keadilan sejahtera (PKS) Kota dan Kabupaten Sukabumi turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM dengan melakukan atraksi Flashmob, Ahad (11/9/2022).
Aksi ini sebagai
bentuk penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah
Joko Widodo belum lama ini.
Sambil membentangkan
spanduk bertuliskan ‘PKS bersama rakyat menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM) Bersubsidi oleh Pemerintah Jokowi yang dampak kepada masyarakat kecil’,
mereka melakukan long march dari mulai Alun-Alun Kota hingga Jalan Jenderal Ahmad
Yani Kota Sukabumi.
Anjak Priatama Sukma (tengah) bersama kader PKS lainnya. |
Ketua Koordinator Aksi, yang juga anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS Anjak Priatama Sukma menjelaskan, aktraksi Flashmob yang dilakukannya ini dalam rangka menegaskan bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM.
"Kami dari DPD
Gema Keadilan Kabupaten Sukabumi menyatakan menolak dan meminta kepada Presiden
Jokowi untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena kami melihat
situasi masyarakat paska Pandemi ini belum begitu stabil dan masih dalam
penyesuaian. Intinya belum saatnya pemerintah mencabut subsidi," ujar Anjak
kepada sukabumiNews.net.
Anjak menegaskan,
dalam hal ini pemerintah harus bisa memilih mana yang harus disubsidi, dan mana
yang tidak harus disubsidi.
"Kami merasa
pemerintah masih belum adil dalam menentukan kebijakan karena dengan menaikan
harga BBM tersebut akan berpengaruh besar terhadap harga, produksi, UMKM dan
sebagainya," tandas Anjak.
Lebih lanjut Anjak
menyatakan, sebagai solusi untuk menyelamatkan cadangan devisa, Pemerintah
seharusnya bisa mencari solusi lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Contoh,
misalnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk sementara bisa ditunda dulu, karena
tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bukannya mencabut subsidi BBM,”
katanya.
Anjak menegaskan, PKS
akan terus menyuarakan aspirasi ini, baik melaui DPD, DPW dan DPP maupun melaui
DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI. Jika tidak ditanggapi, Anjak mengancam akan
melakukan aksi lebih besar lagi demi menyuarakan aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten
Sukabumi Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah untuk menganulir pencabutan
subsidi BBM, karena menurutnya, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang salah
dan harus di anulir oleh pemerintah pusat.