 |
| Dessy Susilawati bersama Anggota Komisi V DPRD Jabar kunjungi Komisi X DPR RI. | |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan
Kunjungan Kerja ke Komisi X DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).
Tujuan kunjungan dalam rangka membahas berbagai
permasalahan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru
2021.
Beberapa diantaranya adalah kurangnya formasi PPPK
untuk jabatan fungsional guru di pemerintahan daerah maupun sekolah-sekolah
swasta yang kehilangan banyak guru dan pelaksanaan PPPK Guru.
“Banyaknya sekolah-sekolah swasta yang kehilangan
guru. Ditambah sebagian besar guru-guru yang lulus PPPK adalah guru-guru yang
berkualitas,” Ucap Anggota Komisi V DPRD Jabar, Dessy Susilawati kepada sukabumiNews, melaui
keterangan yang diterima, Selasa.
Menurut Dessy, kondisi tersebut kemudian mengancam
mutu sekolah-sekolah swasta yang kehilangan tenaga guru. Dan terakhir masalah
anggaran yang ada di daerah masih jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah
pegawai honorer yang ada.
Politisi PAN tersebut menjelaskan, terdapat dua
masalah krusial yang terjadi selama pelaksanaan rekrutmen PPPK Guru 2021.
Pertama adalah kurangnya formasi PPPK Guru yang diajukan oleh pemerintah daerah
(Pemda).
“Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus guru lulus
passing grade, namun tidak mendapatkan formasi. Dan ini cukup besar angkanya,
yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasi," terang
Dessy.
Lebih lanjut Dessy mengatakan bahwa jumlah kebutuhan
guru di Tanah Air cukup besar. Bahkan menurutnya, di tahun 2021 pemerintah berani
menganggarkan kebutuhan guru PPPK mencapai 1 juta formasi.
"Sayangnya, hingga tanggal pengajuan formasi
berakhir, pemerintah hanya mampu membuka setengah dari kebutuhan, yaitu
sebanyak 506.247 formasi," sambungnya.
Dessy menjelaskan, hingga seleksi tahun 2021
berlangsung total 506.247 formasi tersebut tidak semuanya terisi. Di tahun 2021
itu peserta yang lulus dan diangkat sebagai PPPK, baru berjumlah 293.848. “Sementara
212.399 formasi sisanya tidak terisi,” bebernya.
Dikatakan Dessy bahwa sisa formasi kosong tersebut
disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya tidak adanya pelamar yang ingin
mengisi formasi tersebut. “Formasi yang kosong pelamar adalah formasi-formasi
kebutuhan guru di wilayah-wilayah terpencil," tuturnya.
Permaslahan yang lainnya menurut Dessy terjadi pada
pelaksanaan PPPK Guru. Dessy mengatakan bahwa banyaknya sekolah-sekolah swasta
yang kehilangan guru. Ditambah lagi sebagian besar guru-guru yang lulus PPPK
adalah guru-guru yang berkualitas.
Kondisi tersebut lanjut dia, kemudian mengancam mutu
sekolah-sekolah swasta yang kehilangan tenaga guru.
Dessy memandang bahwa hal ini menimbulkan
ketidakadilan bagi sekolah-sekolah swasta dan mengganggu proses pembelajaran.
Dia berharap, kepada seluruh guru honorer untuk bersabar
dan tidak putus asa, namun tetap semangat karena guru honorer juga merupakan
penyelamat negeri.
"Dalam kondisi sulit sekarang ini, siapa lagi
kalau bukan guru dan tendik yang menyelamatkan negeri ini. Semoga ini didengar
dan mendapatkan solusi terbaik dari DPR RI," tutupnya.
BACA Juga: Dessy Susilawati Serap Aspirasi Guru Honorer PGRI Soal Sekolah Swasta yang Gulung Tikar