 |
| HA Sopyan BHM (istimewa) | |
sukabumiNews.net, SUKABUMI – Anggota Komisi II DPRD Jawa
Barat (Jabar) HA Sopyan BHM angkat bicara soal keluh kesah para petani
Kabupaten Sukabumi terkait melonjaknya harga pupuk nonsubsidi.
Ia mengaku prihatin soal nasib para petani Kabupaten
Sukabumi, khususnya petani sayuran yang memprotes kenaikan harga pupuk non
subsidi hingga mencapai 100 persen.
Padahal kata dia, sebagai wakil raykat dari dapil Kota
dan Kabupaten Sukabumi dirinya sudah melakukan berbagai upaya untuk menjawab
persoalan pupuk yang dialami para petani di daerah.
"Dari awal saya sudah menyampaikan untuk memberikan
subsidi ke petani itu jangan subsidi pupuk. Tapi subsidi pasca panen dan ini
yang terus saya perjuangkan," kata Sopyan kepada sukabumiNews dihubungi
Senin (8/8/2022).
Legislator Fraksi Gerindra ini meminta Pemerintah Pusat
untuk mengevaluasi kenaikan harga pupuk nonsubsidi untuk kebutuhan tanaman
holtikultura tersebut.
“Sebenarnya berapa pun harga pupuk mahal, petani di
Kabupaten Sukabumi dipastikan akan membelinya. Namun, sebagai petani juga perlu
adanya jaminan harga hasil pertaniannya agar tidak mengalami kerugian dengan
modal dikeluarkanya,” ujar HA Sopyan.
Dia menandaskan, bagi petani, pupuk mahal itu tidak
masalah. Asalkan panen mereka bisa dibeli dengan harga tinggi. “Namun faktanya
tidak seperti itu. Contohnya, sawi caisim sekarang harganya anjlok,"
terang pria yang akrab disapa Abah Sopyan ini.
Abah Sopyan menilai, pemerintah yang melakukan subsidi
pupuk bukan menjadi solusi yang terbaik. Karena kata dia pada faktanya yang diuntungkan
bukan para petani, akan tetapi mereka para distribusi dan para agen.
“Sebab itu, dengan adanya kenaikan harga pukup tersebut harus
jadi bahan evaluasi bagi Pemerintah. Tidak apa-apa pupuk mahal, tapi jamin
hasil petani dengan pupuk mahal harganya tetap terjangkau dan menguntungkan. Caranya,
ubah subsidi pupuk dengan subsidi pasca panen," kata Sopyan.
Pria yang kerap berpenampilan sederhana ini mengaku sudah
bosan dan lelah mengingatkan soal keseriusan pemerintah untuk mengurus anggaran
subsidi pupuk.
"Ini tanggung jawab pemerintah dengan sistem subsidi
berdasarkan luasan lahan tanam setiap daerah, baik kota mau pun kabupaten.
Makanya pemerintah harus bisa memberikan solusi agar permasalahannya segera selesai,"
tandasnya.