Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
sukabumiNews.net, JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal angka kemiskinan.
Menurut Risma,
naiknya angka kemiskinan di Jakarta tidak disebabkan kesalahan kebijakan yang
dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria.
“Saya katakan tidak
(tidak ada kebijakan pemda yang salah -red),” kata Risma di Sekolah Partai DPP
PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).
Menurut bekas Wali Kota
Surabaya ini, kemiskinan yang terjadi di Jakarta dikarenakan dampak pandemi
Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina.
“Karena memang,
kemarin dampak Covid-19 itu semuanya. Bukan hanya di Indonesia. Di seluruh
dunia itu terjadi. Jadi dampak Covid-19 itu, kemudian sekarang ini kena
perang,” kata Risma.
“Seperti kita tahu
bahwa kita juga konsumsi terigu kita besar. Nah sumbernya terigu dari mana, itu
dari Ukraina. Kemudian dari India. Yang sekarang mereka tidak mau mengekspor
gandumnya atau terigunya. Jadi memang ini menjadi masalah menurut saya seluruh
dunia.”
Berbeda dengan Risma,
kemarin Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat justru menyoroti angka kemiskinan
DKI Jakarta dengan mempertanyakan alokasi dana APBD Pemprov DKI yang nilainya
sangat besar.
Pasalnya, menurut
Djarot, APBD yang besar ternyata tidak optimal menekan angka kemiskinan
Jakarta. Bahkan, program-program Pemprov DKI Jakarta pun dinilai juga tak
jelas.
“Kita prihatin karena
APBD DKI besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya, katanya menyubsidi rakyat
miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP
nol rupiah juga tidak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar sekali,” kata
Djarot.
“Kemudian ada program
untuk mengangkat rakyat kecil supaya bisa berusaha dengan baik, ada program Oke
Oce. Hal seperti ini yang membikin kita miris. Sehingga kita mempertanyakan,
duit sak mono gedhene (uang segitu besarnya, red) itu untuk apa ya?” tanya
Djarot menyentil.
Adapun program Rumah
DP 0 Rupiah merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan ketika mengikuti Pilkada pada tahun 2017 lalu.
Sementara, One
Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) juga merupakan salah satu
janji politik Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI
Jakarta 2017 lalu.
Dalam program ini,
Pemprov DKI berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan usaha. Saat
itu, Anies-Sandi menargetkan 200.000 wirausaha baru dalam waktu lima tahun masa
kepemimpinannya.
Djarot, mantan wakil
gubernur DKI Jakarta pendamping Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu pun
berandai-andai.
Jika saja, katanya,
dana yang digunakan untuk Formula E diperuntukkan demi membangun rumah susun
bagi warga Jakarta, tentu akan jauh lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan.
“Kalau seumpamanya
diperuntukkan membangun rumah, rumah susun untuk rakyat, itu jauh lebih efektif
untuk mengurangi kemiskinan. Kalau itu didistribusikan untuk memberikan bantuan
permodalan bagi pengusaha kecil, itu akan lebih fokus untuk membahagiakan warganya,”
ujar Djarot mengurai, seperti diberitakan dari KOMPAS.TV.