Wali Kota Bogor Bima Arya menerbitkan aturan pakaian dinas ASN atau PNS wajib mengenakan pakaian buatan lokal dan baju adat Sunda setiap Selasa dan Kamis. | Foto: Muhammad Ridho/ Detikcom |
sukabumiNews.net, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 30 tahun 2022 tentang pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Dalam aturan itu,
Bima mewajibkan ASN untuk menggunakan pakaian kasual dengan produk lokal setiap
hari Selasa. Ia beralasan agar ASN menjadi motor penggerak kebangkitan produk
lokal dan UMKM di kota hujan.
"Setiap Selasa, saya perintahkan dan wajibkan melalui Perwali, seluruh ASN di Kota Bogor menggunakan produk lokal. Kita dorong industri kreatif yang memang perlu dikembangkan," ungkap Bima dalam keterangan resminya diterbitkan Pemkot Bogor dikutip Kamis (2/6/2022).
Bima optimis terjadi perputaran uang yang luar biasa di Kota Bogor dengan adanya kebijakan baru terhadap ASN untuk menggunakan produk lokal ini. Sehingga pemulihan ekonomi mampu menjadi angin segar pasca pandemi.
"Kalau semua ASN
belanja produk lokal dari distro-distro yang ada di Kota Bogor, maka akan ada
perputaran uang Rp3,5 miliar. Saya tadi tanya random, mereka minimal
membelanjakan Rp500 ribu. Di Kota Bogor ini ada sekitar 6.980 ASN," ujar
Bima.
Tidak hanya itu, Bima
mengatakan tiap hari Kamis pakaian dinas ASN menggunakan tradisional Sunda atau
Pangsi. Kemudian pada hari Jumat mengenakan batik atau etnik.
Bima juga ingin
langkah yang baik bagi pemulihan ekonomi ini bisa didorong menjadi kebijakan
yang lebih besar lagi agar berdampak luar biasa.
"ASN harus jadi
kekuatan yang paling depan untuk membangkitkan kebanggaan lokal. Kita mulai di
Kota Bogor. Tapi nanti dorong juga di APEKSI. Ada 98 kota di APEKSI, ada 4 juta
ASN di seluruh Indonesia, kalau ada kebijakan serentak seperti ini dahsyat
untuk kebangkitan UMKM," kata politikus PAN itu.
Sebagai informasi,
Presiden Joko Widodo belakangan ini kerap mewanti-wanti kepada jajaran pemerintahan
agar menggunakan produk-produk lokal.
Jokowi mengatakan
kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak
pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Menurut dia, ekonomi RI akan otomatis tumbuh
jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku
UMKM.
"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan," kata Jokowi dilansir dari CNN Indonesia.