 |
| Suasana rapat Komisi VIII DPR yang membahas soal persiapan pelaksanaan ibadah haji 2022, Senin (30/5/2022).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tiba-tiba mengajukan kekurangan dana haji 1443 H/2022 M sebesar Rp 1,5 triliun. Padahal, keberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022. Merespons itu, Komisi VIII mengaku kaget.
Anggota Komisi VIII
Fraksi PDIP, Samsu Niang, meminta Gus Yaqut menunjukkan surat pemerintah Arab
Saudi terkait aturan paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan
Mina (Armuzna) yang menyebabkan dana membengkak.
Sebelum ada
penjelasan rinci, ia mengatakan Fraksi PDIP tak akan menyetujui permintaan
tambahan tersebut.
"PDIP belum bisa
menerima apa yang disampaikan karena mestinya sebelum buat ini ada surat dari
Arab. Ini kita belum dapat gambaran memang di sana dibutuhkan. Kita mau jelas
dulu supaya ada dasar hukum untuk menetapkan anggaran karena besar Rp 1,5
triliun lebih," kata Samsu Niang dalam rapat Komisi VIII dengan Menag di
Gedung DPR Senayan, Senin (30/5/2022).
"Apa ada surat
[dari Saudi]? Kita DPR tidak mau menetapkan tanpa ada dasar hukum jelas. Ini
uang maslahat, jumlahnya besar. Kalau ada surat kita baru bisa bicara. Sebelum
ada surat saya pikir dipending dulu [persetujuan] supaya ada kejelasan,"
tambah dia.
Anggota Fraksi NasDem
Delmeria pun menyayangkan adanya kekurangan biaya yang diungkap mendadak
tersebut. Menurutnya, seharusnya Kemenag dapat mengantisipasi adanya biaya
tambahan tersebut jauh-jauh hari.
"Saya sangat
kaget, 3 hari lagi orang mau berangkat. Seandainya saya yang berangkat, saya
demo dulu ke Kemenag. Ini enggak jelas."
- Delmeria.
"Apa Kemenag
tidak tahu bakal ada pelayanan Masyair? Enggak ada lobi-lobi? Kok dadakan? Per
jemaah Rp 23,3 juta. Dasar hukum apa Saudi beri tambahan Masyair ini? Enggak
masuk diakal," imbuhnya.
Delmeria lalu
menyayangkan adanya kekurangan biaya karena technical landing jemaah dari
Surabaya. Ia menilai, seharusnya ini tak terjadi apabila komunikasi Kemenag dan
Kemenhub lancar.
"Technical
landing dari Surabaya ke Jakarta apa enggak ada perhitungan? Kerja Kemenag dan
kemenhub enggak harmonis? Masyarakat akan protes. Nanti heboh, 'jangan-jangan
uang kami dipakai untuk IKN'. Macam macam di bawah," ujarnya.
Kebutuhan anggaran
tambahan dana haji diajukan Kemenag ke Komisi VIII DPR. Foto: Youtube/@Komisi
VIII DPR RI Channel
"Harapan kita ke
depan ini jadi beban negara. Jangan jadi beban BPKH. Kami harap ke depan hal
ini jadi perhatian Kemenag. Lobi-lobi. Jangan bikin kaget," tegas dia.
Anggota Fraksi
Gerindra M Husni berharap penjelasan lengkap bisa diberikan Kemenag. Ia
menegaskan Komisi VIII akan membahas rincian sebelum menyetujui tambahan dana
haji Rp 1,5 triliun tersebut.
"Ini jumlah
tidak main-main. Harus dibedah. Jangan ada makan, transportasi yang dobel.
Apabila terjadi penambahan Rp 1,5 triliun, Pak Yandri (Ketua Komisi VIII) sudah
ngomong ke mana-mana haji tidak ada tambahan biaya. Kalau dibebankan ke jemaah,
Komisi VIII bohong," paparnya.
"Kalau ke BPKH
kita tahu keuangan ke depan ekor tikus. Menipis tiba-tiba hilang. Ngena ke
calon jemaah haji yang akan datang. Yang dirugikan jemaah haji mendatang. Jadi
kita harus kupas satu-satu. Harus selesai malam ini," pungkas dia.
Sebelumnya, Gus Yaqut
meminta tambahan biaya Rp 1,5 triliun untuk Haji 2022. Salah satunya
dikarenakan ada aturan baru dari Arab Saudi terkait paket layanan di Masyair,
baik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebesar Rp 1,463 triliun.
Jadi, Saudi membebankan
dana baru kepada tiap negara yang mengirimkan jemaah haji di luar
kontrak-kontrak yang sudah diteken. Untuk Indonesia angkanya mencapai Rp 1,4
triliun, yang menjadi komponen terbesar kekurangan dana haji.
Selain itu, ia
mengungkap ada kekurangan dana terkait petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU
sebesar 2.388.412,83 riyal atau sekitar Rp 9,187 miliar. Lalu biaya technical
landing jemaah embarkasi Surabaya yang harus landing dulu di Bandara
Soekarno-Hatta sebesar Rp 25,7 miliar.