 |
| Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia, Achmad Nur Hidayat alias Matnur. (Istimewa) |
Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara signifikan.
sukabumiNews.net, JAKARTA – Gerakan bawah tanah 3 periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Gerakan tersebut juga dinilai sangat berbahaya bagi
kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi
nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini.
"Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan
Jokowi sebaliknya malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan 3 periode.
Padahal harga pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging naik, gula
pasir naik dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19,"
kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora
Indonesia dalam keterangannya, belum lama ini.
Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok
pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga, lanjutnya,
disikapi dengan tidak kompeten. Pemerintah pun belum serius menciptakan
pekerjaan kepada rakyatnya.
"Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas
kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri
Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri
Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan 3
periode di sela-sela tugas pemerintahannya," tutur pria yang akrab disapa
Matnur ini.
Matnur mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu, yang
dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,
serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan
Kepala Pemerintahan dan menterinya yang mengubah tugas pemerintahan menjadi
alat propaganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.
"Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan
marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk
menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil
kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini," ujar
Matnur.
Partai Gelora menegaskan, gerakan bawah tanah 3
periode tersebut, sangat berbahaya. Karena itu, Presiden Jokowi dan para
pembantunya dinilai salah arah.
Karena telah memunculkan sekelompok elit pemerintahan
yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan jokowi
berkuasa selama 3 periode.
"Bila propaganda 3 periode tersebut terus
dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia.
Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan
kepemimpinan," tegas Matnur.
Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini
mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara
signifikan.
Pertama, Pemerintah akan kehilangan fokus kerja
mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. "Ini
berbahaya buat pemerintahan sendiri," katanya.
Kedua, Pemerintah akan memasuki sosial unrest
(keresahan sosial) terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang
cita-cita otoritarian tersebut.
"Protes sosial seperti protes BEM, gerakan
mahasiswa dan LSM sudah bermunculan di berbagai daerah," paparnya.
Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik di
kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan
profesional.
"Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid
dan rawan pecah kongsi," tandasnya.
Ketiga persoalan tersebut, menurut dia, tidak
mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19.
Ketiganya bisa berujung kepada instabilitas yang akan
menyusahkan rakyat sendiri, katanya.