 |
| Jemaah haji melakukan tawaf, mengelilingi kabah, di Masjidil Haram dengan menjaga jarak pada ibadah haji tahun 2020 di Kota Mekah, Arab Saudi. (Foto: Internet) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) harus transparan mengenai jemaah yang berhak berangkat haji tahun 2022.
Hal itu dilakukan
karena menurutnya, pandemi Covid-19 di Arab Saudi masih mengintai. Dampaknya,
alokasi calon jemaah haji yang boleh berangkat ke Tanah Suci hanya 1 juta orang
dari sebelumnya 3.5 juta.
"Cukup
signifikan pengurangannya lebih dari 50 persen. Indonesia sendiri sudah
mempunyai hampir 500 ribu jemaah yang masuk dalam daftar tunggu, ini akan
menjadi masalah walaupun pemerintah Indonesia masih harus menunggu alokasi
kuota yang diberikan," jelas Ismed seperti dikutip dari Wawancara Pro3
RRI, Jumat (15/4/2022).
"Saya sangat
menekankan transparansi di dalam menentukan kriteria jemaah yang bisa
diberangkatkan pada tahun 2022," tambahnya.
Selain itu, ia juga
berharap agar pemerintah menyiapkan fasilitas yang layak bagi jemaah haji
ketika di Tanah Suci.
Hal itu dilakukan,
mengingat Kemenag dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) 2022 menjadi sebesar Rp39.8 juta per calon jemaah. Biaya ini
naik sekitar Rp4.8 juta dibanding tahun 2020 sebesar Rp35 juta.
"Saya minta
pelayanan pemerintah terhadap calon jemaah haji bukan saja pada saat embakarsi
tetapi juga saat perjalanan menuju tanah suci, selama di tanah suci, dan saat
kembali ke Indonesia. Jadi pelayanan itu penting untuk ditingkatkan,"
harap Ismed.
Ismed juga berharap,
penginapan, katering makanan, dan transportasi dipersiapkan dengan matang,
sehingga jemaah haji merasa nyaman.
"Seringkali
kualitas katering tidak sesuai dengan selera para jemaah haji yang ada disana.
Ini harus segera diperbaiki harus dipilih katering yang punya kemampuan untuk
menjaga kepercayaan dari pemerintah untuk para jemaah," kata Ismed.
Sementara hotel,
lanjut dia, pemerintah seharusnya dapat memesan hotel terdekat sejak 3 hingga 4
tahun sebelum keberangkatan. Tujuannya, agar jemaah tidak lelah karena harus
menginap di hotel yang jaraknya jauh dari Mekah dan Madinah.