 |
| Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati kepada sukabumiNews.net, usai melaksanakan kegiatan resesnya di wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/3/2022). |
sukabumiNews.net, CISAAT – Kasus kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hj Lina Ruslinawati. Lina sangat menyayangkan, di tengah situasi ekonomi yang sulit, minyak goreng yang seharusnya bisa dikonsumsi juga semakin sulit didapatkan.
Lina mengatakan, sebagai
anggota DPRD Jabar, ia telah berupaya melakukan sidak ke salah satu
distributor/agen minyak goring. Dan hasilnya, pihak agen juga menyampaikan permasalahan
yang dihadapi saat ini, yaitu tingginya pembelian harga dasar minyak goreng
yang mencapai angka Rp20.000.
“Dan tentunya ini
menjadi sebuah dilema bagi para distributor atau para agen untuk kembali
menjual kepada masyarakat, di mana adanya kebijakan pemerintah yang
mengharuskan untuk menjual dengan harga 14.000 rupiah," beber Lina kepada
sukabumiNews.net, usai melaksanakan kegiatan resesnya di wilayah Kecamatan
Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/3/2022).
Menurut Lina, dalam situasi
seperti ini pemerintah perlu membuat kebijakan yang benar-benar tidak merugikan
kedua belah pihak, yakni antara masyarakat dan distributor/agen.
Anggota DPRD Jabar
dari Fraksi Gerindra itu juga telah mencoba berkomunikasi dengan Dinas
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM). Pada saat itu, mereka menyampaikan
bahwa harga Crude Palm Oil (CPO) sangat tinggi.
“Padahal di Indonesia
sendiri merupakan negara kedua terbesar di dunia yang menghasilkan CPO dan
sampai saat ini akar dari permasalahan tersebut belum terpecahkan," kata Lina.
Disinggung terkait dugaan
adanya penimbunan minyak goreng, yang dilakukan oleh beberapa oknum agen-agen
tertentu, Lina sangat menyatakan sikap tersebut.
Bahkan kata Lina, lebih
disayangkan lagi ketika Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan
penghasil CPO terbesar kedua di dunia, saat ini sudah digadaikan ke bangsa
lain.
“Dengan tidak adanya
transparasi mengenai permasalahan tersebut, maka akan menjadikan kesulitan
dalam mencari sebuah solusi yang harus diselesaikan," tandas Lina.