 |
| Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua. (Sumber: DOK. Oji/Man (dpr.go.id)) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat geram dengan percakapan di grup WhatsApp TNI-Polri yang memperdebatkan penolakan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Kemarahan Kepala
Negara itu langsung disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan
atau Rapim TNI-Polri Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada
Selasa (1/3/2022).
Menanggapi hal itu,
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai ucapan Jokowi itu sebagai sesuatu yang
lumrah atau wajar.
Hal ini mengingat
TNI-Polri adalah institusi di dalam pemerintahan yang semestinya memberikan
dukungan terhadap setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.
"Adanya
penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat
atau perpecahan di institusi ini, itu opini pribadi bukan sikap
institusi."
"Presiden
mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan
kubu-kubuan di tubuh TNI POLRI. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi
dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya,"
kata Sukamta kepada KOMPAS TV, Rabu (2/3/2022).
Menurut dia,
pendisiplinan prajurit TNI-Polri dalam berpendapat bukan berarti tidak boleh
memberi masukan. Mestinya ada mekanisme tersendiri oleh pemerintah untuk
meminta masukan dari mereka saat sebuah rencana kebijakan dibahas.
"Soal IKN,
mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan
terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau
tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan," katanya.
Politikus PKS itu
menyebut, nada bicara Presiden yang meninggi saat bicara disiplin TNI-Polri,
yang jarang terjadi dan bisa menimbulkan spekulasi.
"Serius bicara
soal kedisiplinan TNI POLRI itu perlu. Tapi saat ini masyarakat banyak butuh
keseriusan Pak Presiden atasi kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai
dan gas elpiji."
"Panggil
menteri-menteri terkait dan mungkin perlu ditegur dengan nada yang tinggi agar
persoalan yang dihadapi rakyat banyak bisa segera teratasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden
Jokowi menegaskan kepada TNI-Polri untuk mengencangkan kedisplinan nasional
terhadap para personelnya.
Jokowi juga
mengingatkan kedisiplinan personel TNI dan Polri berbeda dengan kedisiplinan
masyarakat sipil, di tubuh TNI dan Polri tidak ada demokrasi.
“Berbicara masalah
demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini
harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa
juga ke arah kedisiplinan nasional,” ujar Jokowi.
Jokowi pun
mencontohkan mengenai kedisiplinan nasional yang perlu dikencangkan di
antaranya mengenai pembicaraan mengenai penolakan kebijakan Ibu Kota Negara
(IKN) di grup-grup WhatsApp.
Padahal, kata Jokowi,
kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan
dari DPR RI.
Untuk itu, Presiden
pun memperingatkan kepada Pimpinan TNI dan Polri untuk berhati-hati jika
pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.