 |
| Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dok. polkam.go.id) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan institusi penegak hukum untuk menormalkan kondisi Papua.
Hal tersebut terkait
berbagai peristiwa penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB)
dalam beberapa waktu terakhir.
"Terkait 8
pekerja yang meninggal di Papua sedang ditangani. Ya (pemerintah) terus
mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum, penjaga keamanan dan pertahanan,
serta menguatkan pemerintahan operasi teritorial," ujar Mahfud MD saat
kepada awak media, menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla, Senin (7/3/2022), lansir Okezone.
Ia menyebutkan,
Presiden Jokowi meminta kondisi di Papua bisa dinormalkan dengan menjaga
kondusivitas oleh aparat penegak hukum terkait.
"Itu yang sudah
digariskan Presiden, normalkan itu Papua. Papua harus dilihat dalam kondisi
normal, karena kalau dianggap tidak normal malah jadi tidak produktif,"
ucap Mahfud MD.
Ia memberikan contoh
misalkan terkait perampasan senjata api (senpi) soal kasus kriminalitas di
Papua tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya yang memiliki kerawanan
keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kita misalkan
mau rampas senjata itu cuman dapat 111 dalam setahun misalnya. Tapi kalau di
tempat lainnya yang normal seperti di Maluku dan Jakarta itu ribuan," ujar
Mahfud MD.
Ia menyebutkan,
pemerintah akan terus mengoptimalkan kinerja institusi-institusi yang ada di
Papua untuk meningkatkan stabilitas keamanan.
"Kan berarti sebenarnya
disana itu normal. Tinggal bagaimana kita mengefektifkan institusi-institusi
ini agar tidak ada dramatisir atau dramatisasi berita," tuturnya.
Sebagaimana
diketahui, 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) tewas ditembak KKB di
Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022).
Usai menembak 8
pekerja yang tengah mengerjakan tower PTT, di hari yang sama KKB juga menyerang
salah satu prajurit Satgas Kodim Yonif R 408/SBH hingga terluka.