 |
| Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan kepada Cak Imin soal lembaga yang berwenang menunda pemilu. (Istimewa) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkhawatirkan munculnya konflik politik jika Pemilu 2024 ditunda. Wacana penundaan pemilu digulirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Yusril mengatakan
penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dilakukan
sembarangan. Ketiadaan landasan hukum akan membuat kebijakan itu krisis
legitimasi.
"Keadaan seperti
ini harus dicermati betul karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang
bisa meluas ke mana-mana," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jum’at
(5/2/2022).
Yusril menyampaikan
siapa pun boleh mengutarakan gagasan apa pun dalam negara demokrasi. Namun,
menurutnya, gagasan penundaan pemilu berbenturan dengan undang-undang dan
konstitusi.
Pakar hukum tata
negara itu mengingatkan konstitusi UUD 1945 mengamanatkan pemilu digelar 5
tahun sekali. Dia menyampaikan Indonesia sebagai negara hukum harus mematuhi
aturan dalam undang-undang dan konstitusi.
"Kalau Pemilu
ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya? Konsekuensi dari penundaan
itu adalah masa jabatan presiden, wapres, kabinet, DPR, DPD, dan MPR akan habis
dengan sendirinya," ujar Yusril.
BACA Juga: Yusril Ajukan Dua Saran untuk Pemerintah Seusai Putusan MK
Yusril bertanya
kepada Cak Imin soal lembaga yang berwenang memperpanjang masa jabatan
presiden. Dia juga mempertanyakan landasan hukum yang akan digunakan untuk
keputusan itu.
"Pertanyaan-pertanyaan
ini belum dijawab dan dijelaskan oleh Cak Imin maupun Pak Bahlil,"
tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin
mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia berkata
akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena
itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau
dua tahun," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Usul serupa pernah
diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia bilang dunia usaha
menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan
pasca pandemi.