 |
| Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati. (Istimewa) |
sukabumiNews.net, KAB. SUKABUMI – Sejumlah pengelola Madrasah Diniyah (MD) mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap lembaga yang dikelokanya. Padahal menurut mereka, Madrasah Diniyah atau MD merupakan cikal bakal dari pendidikan-pendidikan agama yang ada saat ini.
“Tapi kenapa lembaga
pendidikan kita seolah dianak tirikan, khususnya mengenai sumbangan-sumbangan
demi kemajuan pendidikan Madrasah Diniyah,” ujar salah satu pengelola Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awaliyah (DTA) Alamatus'sa'adah, Kampung Talaga, Kecamatan Caringin Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, Ustadz Deden Najmudin kepada sukabumiNews.net, melaui
sellularnaya, Ahad (13/2/2022).
“Soal renovasi
pembangunan pun apa daya kita harus meminta di jalan, meski sebetulnya kita
merasa malu melakukanya,” tambah Deden.
Hal senada juga diungkapkan
Ustadz Dudung Satibi, Kepala Sekolah DTA Misbaahul-Athfal, masih di daerah yang
sama. Bahkan kata Dudung, belum pernah pihaknya mendapatkan sumbangan-sumbangan
pendidikan seperti sekolah-sekolah swasta lainnya di Wilayah Kabupaten
Sukabumi.
Padahal kata Dudung, jika
wali murid dipintanya untuk membayarkan SPP saja, mereka seolah masih ada yang meminta
kebijakan dengan berbagai alasan. Apalagi saat pendemi sekarang ini. “Padahal
bayarannnya pun tidak ada yang lebih dari Rp25 per bulan,” ungkapnya.
Dikonfirmasi
terpisah, menaggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,
Dessy Susilawati menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga
pendidikan Islam, khususnya Madrasah Diniyah (MD).
Menurut Dessy,
keberadaan Madrasah Diniyah ini kerap dikesampingkan. Padahal kata dia, MD
merupakan tonggak pendidikan yang sekarang banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah
umum baik negeri maupun swasta.
“Pada saat ini memang
masih banyak Madrasah Diniyah yang berada di Kabupaten Sukabumi belum tersentuh
dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, keberadaan MD
ini kerap dikesampingkan,” ucapnya.
Untuk itu, Anngota
DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, dirinya akan
berkoordinasi dengan pihak Pemerintah khususnya Kemenag, supaya penddikan MD
ini mendapatkan perhatian .
"Iya, yang saya
tau, untuk MD ini harus tergabung dalam Education Management Information System
(EMIS) di dalam EMIS tersebut sudah di daftaran guru-guru yang mengajar MD. Walaupun
tunjangan tidak seberapa,” kata Dessy.