Ketua
DPR RI Puan Maharani. (Dok DPR)
sukabumiNews.net, JAKARTA
– Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali
penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% hingga pelaksanaan vaksinasi
Covid-19 terhadap anak dilakukan telah merata. Apalagi, kata dia, saat ini ada
ancaman Covid-19 varian Omicron.
“Kami meminta
pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli
yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100% mengingat Omicron sedang merebak,”
kata Puan dalam keterangannya, beberapa waktu lalu, dikutip sukabumiNews dari Okezone.
Puan mengatakan,
sejumlah ahli epidemiologi meminta PTM 100% tidak dilaksanakan untuk saat ini.
Karena itu, dia berharap pemerintah mempertimbangkan saran dari para ahli.
“Tidak semua sekolah
memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM
100%. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing
sehingga penerapan PTM 100% sebaiknya tidak digeneralisasi,” ujarnya.
Puan menilai, PTM 100%
masih rentan terutama untuk anak usia 6-11 tahun. Menurutnya, lebih baik
kebijakan pemberlakuan PTM 100% dievaluasi sampai capaian vaksinasi Covid-19
anak usia sekolah selesai dilakukan.
“Lengkapi vaksinasi
terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya
diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100%,” tuturnya.
Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) merekomendasikan sejumlah hal yang perlu dilakukan sebelum PTM
100% diterapkan. Salah satunya adalah vaksinasi anak lengkap atau 2 dosis. Oleh
karena itu, Puan mendorong percepatan vaksinasi anak usia sekolah.
“Lebih baik fokus
terhadap percepatan vaksinasi anak, dan tidak terburu-buru melakukan PTM 100%.
Keselamatan anak-anak harus jadi yang utama,” tuturnya.
Puan menekankan
pentingnya kehati-hatian pemangku kebijakan terkait persoalan PTM. Pemerintah
juga diminta memperhatikan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
yang menyebut masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di sekolah, termasuk
guru yang tidak memakai masker saat berinteraksi dengan anak.
“Maka pengawasan yang
ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek kesiapan, termasuk
penerapan protokol kesehatan, sudah dipatuhi oleh pihak sekolah di seluruh
daerah,” ucap Puan.
Mantan Menko PMK ini
pun mengingatkan pihak sekolah untuk mendapatkan izin orangtua siswa dalam
pelaksanaan PTM penuh. Menurut Puan, sekolah tetap harus memfasilitasi murid
untuk belajar daring apabila orangtuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti
sekolah tatap muka.
“Saya menilai pihak
sekolah tetap memerlukan persetujuan dari orangtua untuk melakukan sekolah
tatap muka. Karena pertimbangan orangtua berbeda-beda, dan seharusnya sekolah
mengakomodir apabila masih ada orangtua yang takut mengirimkan anaknya
melakukan PTM,” ucapnya.
Dia mengapresiasi
Pemda yang memutuskan menunda penerapan PTM dengan kapasitas penuh 100%
meskipun berada dalam status PPKM Level 1 dan Level 2. Puan menilai
kehati-hatian Pemda akan menyelamatkan anak dari ancaman penularan Covid-19.
“Saya sepakat dengan
daerah yang memutuskan melakukan simulasi terlebih dahulu sambil melakukan
percepatan vaksinasi anak. Dengan begitu, Pemda bisa mengetahui kendala-kendala
yang ada sehingga bisa mendapatkan solusi sebelum memutuskan penerapan PTM
100%,” ujarnya.
Untuk sekolah yang
saat ini sudah menerapkan PTM 100%, Puan meminta agar melakukan mitigasi untuk
mencegah penularan virus Covid-19 di lingkungan sekolah.