 |
| Ilustrasi: Minyak Goreng Subsidi Langka, Dewan minta Pemerintah telusuri dugaan Kartel. |
sukabumiNews.net, BANDUNG – Menanggapi kelangkaan minyak goreng subsidi dibalik lonjakan harga minyak goreng di pasaran, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, H.A. Sopyan BHM meminta Pemerintah untuk melusuri dugaan kartel.
Permintaan itu disampaikan Sopyan sebagai respon dan tindak lanjut keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga minyak goreng dan sulitnya mendapatkan minyak yang disubsidi pemerintah pusat.
Selain menggelar
operasi pasar di sejumlah tempat, dirinya juga menyampaikan agar hal tersebut
perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menelusuri penyebab
susah dicarinya minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah pusat.
Sopyan mengatakan, kelangkaan
minyak goreng bersubsidi itu hematnya pasti adanya oknum tertentu yang secara
sengaja melakukan penimbunan, atau bisa juga produsen mengurangi jumlah
produksi minyak goreng dan mengalihkan menjadi produk lainnya, seperti
biodiesel dan lain sebagainya.
"Saya pikir pemerintah harus jeli, karena kita merupakan produsen sawit terbesar, kok kita yang mahal harga minyak goreng," kata H.A. Sopyan dikonfirmasi sukabumiNews.net di ruang kerjanya di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (10/2/2021).
Sopyan mengingatkan,
sebenarnya minyak goreng bersubsidi yang diprogramkan pemerintah pusat itu
ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga yang perlu diperketat itu
peredarannya, agar tidak salah sasaran dan justru dimanfaatkan oleh oknum
tertentu.
Kartel adalah suatu
hubungan adanya kerjasama antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan
dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan
menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.