 |
| Anngota Komisi V DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PAN, Dessy Susilawati (Istimewa) |
sukabumiNews.net, BANDUNG – Menanggapi tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak-anak di Jawa Barat (Jabar), Anggota Komisi V DPRD Jabar, Dessy Susilawati menegaskan perlu ditingkatkan kesadaran bersama untuk lebih aktif dalam pencegahan.
“Mendapatkan rasa
aman merupakan perlindungan HAM. Pun anak-anak, juga punya hak mendapatkan
perlindungan sejak hidup di dunia. Perlindungan HAM Anak itu amanah, harus
difahami dan dijalankan oleh pemerintah terutama DPAPMK,” ujar Dessy.
Mengingat hal
tersebut, Dessy mengimbau kepada Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga (DPAPMK) untuk lebih aktif melibatkan masyarakat dalam melakukan
pencegahan.
Dessy menilai
pemerintah tidak efektif bahkan mengarah tidak mampu dalam menjalankan amanah
UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun UU
perubahannya.
Menurut Dessy, jika jika
benar keberadaannya seperti itu, sebaiknya pemerintah membuat skema baru dengan
melibatkan elemen masyarakat dan tokoh agama dalam melaksanakan tugasnya.
“Jika kewalahan,
baiknya berkolaborasi dengan kelompok masyarakat dan tokoh agama atau dengan
komunitas yang konsentrasi dalam hal perlindungan anak. Masalah seperti ini
yang diperlukan adalah kesadaran melindungi anak di mulai dari lingkup kecil,
keluarga sampai masyarakat,” jelanya.
Sebagai perempuan,
politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sukabumi ini juga mengusulkan perlunya Pemerintah Provinsi maupun Pemda membuat kebijakan baru yang lebih manusiawi dan ramah
terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perlu ada kebijakan penataan fasilitas
umum tempat bermain anak.
“Saya rasa jika
diperlukan Pemkab atau Pemkot Sukabumi membuat tim khusus atau Satgas
perlindungan anak yang menjangkau hingga lembaga pendidikan dasar, Pesantren,
Majelis Ta`lim dan RT-RW,” tuturnya.
Disinggung mengenai adanya
15 anak korban pencabulan yang baru-baru ini menjadi sorotan publik, Dessy meminta
kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan dalam mengatasi trauma.
“Pemprov jabar juga
dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan visum dan mendatangkan
psikolog dalam upaya merehabilitasi korban-korban pencabulan, karena mereka juga
membutuhkan dukungan emosional,” katanya.
Dessy menambahkan, hal
lain yang perlu diperhatikan pemerintah, dapat membantu para korban
menghindarkan dahulu untuk tidak kembali sementara ke rumah atau Tempat
Kejadian Perkara dalam waktu dekat. Maka dari itu membutuhkan bantuan tempat
karantina khusus.