 |
| Ilustrasi keberhasilan pembangunan pertanian/Net. |
sukabumiNews.net, SUKABUMI – Meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya membagi-bagikan bantuan, terlebih jumlah petani di Indonesia tidaklah kecil. Maka dalam membangun kesejahteraan petani janganlah main-main.
“Jadi jangan sekadar
beri bantuan tanpa membangun sistem. Tidak akan efektif. Aspek keberlanjutan
dan kemandirian petani harus terbangun,” kata Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat,
yang juga mantan ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Soyan
BHM kepada sukabumiNews.net, di Sukabumi (1/12/2021).
Menurut Sopyan,
besarnya bantuan dalam penyediaan benih, pupuk dan alat merupakan wujud
kepedulian terhadap petani. Namun pendekatan ini tidak memenuhi spirit
berkelanjutan karena belum menjadikan pangan sebagai bisnis yang menguntungkan.
"Artinya petani
belum merasakan dampak dari pertanian yang dibudidayakannya," terang politisi
Partai Gerindra asal Kabupaten Sukabumi itu.
Dalam konteks ini lanjut
dia, maka Kementerian Pertanian harus mengkorporasikan petani dalam memroduksi
pangan, untuk mewujudkan skala ekonomi pengelolaan lahan persawahan atau
tanaman lainnya yang berlangsung secara kolektif dalam luasan ribuan hektare.
“Kemudian barulah
didukung dengan dengan sistem pengelolaan yang mengacu pada good agriculture
practices (GAP) dan melibatkan penggunaan alat dan mesin,” ujar Sopyan.
“Demikian halnya
untuk pengolahan hasil harus dilakukan melalui satu processing yang dilengkapi
peralatan yang efisien serta dilakukan secara koorporasi. Melalui koorporasi
maka biaya produksi dapat ditekan dan meningkatkan potensi margin,” tuturnya.
Di sisi supply,
pemerintah juga wajib memberikan subsidi harga pembelian baik tanaman pangan
dan komoditas lainnya: perkebunan, hortikultura serta peternakan. Dengan begitu
kata dia, petani dapat memperoleh insentif dari penjualan hasil pertaniannya.