Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar dari Partai Gerindra, HA Sopyan BHM. S.Ip. (Istimewa) |
sukabumiNews.net, SUKABUMI – Meskipun Kabupaten Sukabumi bukan merupakan 7 Kota IHK yang menjadi kota perhitungan inflasi BPS Jawa Barat, namun memiliki peran penting mengingat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu basis produksi pangan wilayah Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) HA Sopyan kepada sukabumiNews.net
dihubungi di kediamannya, Senin (20/12/2021).
“Kabupaten Sukabumi
merupakan penyumbang ekonomi ke-9 di Jawa Barat dan sebagai salah satu basis
produksi pangan Jawa Barat,” kata Anggota Komisi II DPRD Jabar ini.
Menurut Sopyan, berdasarkan
data dari Bank Indonesia, pangsa ekonomi Kabupaten Sukabumi terhadap Jawa Barat
sebesar 3,18%. Selama tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota
di Jabar terkontraksi akibat pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kabupaten
Sukabumi yang ekonominya terkontraksi sebesar -1,08% (yoy) walaupun tidak
sedalam Provinsi Jawa Barat yang terkontraksi sebesar -2,44% (yoy) pada tahun tersebut.
Mengutip informasi dari jabarprov.go.id, berdasarkan Lapangan Usaha (LU), porsi terbesar ekonomi Kabupaten Sukabumi bersumber dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (22,83%), Perdagangan Besar dan Eceran (16,93%), Industri Pengolahan (16,31%), Konstruksi (11,75%), serta Transportasi dan Pergudangan (7,34%).
“Secara umum,
kontraksi perekonomian Jawa Barat dari awal pandemi di 2020 sampai dengan
kuartal I 2021, termasuk Kabupaten Sukabumi bersumber dari kondisi ekonomi
global dan nasional yang tertekan akibat pandemi Covid-19 yang secara signifikan
mengerem mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi,” terangnya.
Dalam mengoptimalkan
momentum pemulihan ekonomi, kata dia, Bank Indonesia Jawa Barat merekomendasi
kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan penguatan pada tiga aspek
yang sejalan dengan 5 (lima) kunci utama pemulihan ekonomi Jawa Barat, yaitu
pengembangan ekonomi, pengendalian inflasi serta digitalisasi ekonomi dan
pembayaran.
“Khusus pada sektor
infrastruktur, Bank Indonesia
merekomendasikan agar pemerataan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan
Pemprov Jabar di Sukabumi,” lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa
menjaga iklim investasi di mana realisasi investasi terbesar di Kabupaten
Sukabumi berada pada sektor konstruksi, baik skala besar maupun skala kecil.
Bank Indonesia juga kata
Sopyan, merekomendasikan oembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan
Sukabumi untuk mendukung sektor industri,
UKM dan pariwisata.