 |
| Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (Dok: DPR) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menganggap harga PCR Rp300 ribu masih tinggi dan memberatkan.
“Jika tidak ada
kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga dibawah Rp100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” ujar
Netty, dalam keteranggannya kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
Apalagi, kata Netty, ada wacana PCR akan diwajibkan untuk seluruh moda transportasi. Kalau kebijakan ini diterapkan, kata dia, maka tes Covid-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku.
"Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” kata Netty.
Selain itu, Netty juga menyoroti
soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method. Menurutnya, PCR adalah
metode screening. Seharusnya dalam masa
menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina.
“Banyak kasus justru
orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut," kritik Netty.
Dalam kondisi itu,
kata Netty, ada peluang yang bersangkutan
terpapar virus. "Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal
dia telah terinfeksi atau positif Covid-19," terangnya.
Netty mengingatkan
pemerintah tentang keterbatasan kemampuan lab dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan
pemalsuan surat PCR.
"Jika pemerintah
mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan lab di
lapangan. Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum
lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena
situasi terdesak," jelasnya.
Oleh karena itu,
Netty mendorong pemerintah agar menjelaskan harga dasar PCR secara transparan,
karena kata Netty, kejadian ini membuat masyarakat bertanya-tanya, berapa
sebenarnya harga dasar PCR?
“Pada awalnya test
PCR sempat di atas Rp1 juta, lalu turun hingga Rp300 ribu. Apalagi pemerintah
tidak menjelaskan mekanisme
penurunannya; apakah ada subsidi
dari pemerintah atau bagaimana?” bebernya.
Dia berharap, pandemi
Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi
kepentingan bisnis. Pemerintah juga kata dia harus mempunyai sikap yang tegas
bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat.
Terakhir, Netty
menanyakan relevansi program vaksinasi dengan pengambilan kebijakan mewajibkan
PCR.
Dijelaskannya bahwa
pemerintah menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. Menurut
Netty, seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan.