 |
| Gus Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Kader Muda PERSIS: Ahistoris. (Foto dok: persis.or.id) |
sukabumiNews.net, BANDUNG – Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara umum, pada Rabu (20/10/2021) mendapat reaksi berbagai pihak.
Salah satunya dari Kader Muda PERSIS, yang juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa PERSIS, Dr. Latirf Awaludin. Menurutnya, pernyataan ini secara spesifik ahistoris atau berlawanan dengan sejarah.
“Justru sebaliknya,
Kementrian Agama itu diusulkan oleh kelompok Islam modernis. Terutama dari
kalangan Muhammadiyah,” kata Dr. Latief dalam sebuah pernyataan seperti dikutip
sukabumiNews dari laman persis.or.id, Ahad (24/10/2021).
Hal itu lanjut dia, terbukti dengan menteri agama pertama adalah H. M. Rasyidi. “Beliau adalah kelompok Islam modernis alumni Al-Azhar, dan tentunya H. M. Rasyidi adalah tokoh Muhammadiyah,” ungkapnya.
Dia menyebut, Kementerian Agama (Kemenag) merupakan bentuk kompromi antara sistem negara, apakah Indonesia sekuler
an sich atau negara agama.
“Kemenag ini sebagai jaminan kepentingan umat Islam. Jadi, bukan hadiah untuk kelompok tertentu, melainkan komitmen bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi negara yang berumat beragama,” tandasnya.
Maka, lanjut Dr. Latief,
kalau ada yang mengeklaim bahwa Kemenag adalah khusus untuk NU, itulah pernyataan
yang tidak tahu sejarah.
BACA Juga: Yusril Kritik Menag Yaqut: Kemenag Bukan Hadiah untuk Siapa Pun
“Pernyataan ini
sangat disayangkan tercetus di era yang sangat menghargai keberagaman dan
kebhinnekatunggalikaan, serta di era pluralis dan modernisasi beragama,”
tuturnya.
Dia juga menyebut bahwa pernyataan Menag ini dapat termasuk fanatik dan berbahaya bagi keberlangsungan hidup beragama di
Indonesia.
Menurutnya,
seharusnya pernyataan itu tidak dikampanyekan, karena dapat mengganggu serta
mencederai keberlangsungan kehidupan keberagamaan, dan tidak menghargai
kelompok-kelompok Islam lain.
Latief Awaludin juga
menilai, pernyatan Kemenag ini tidak baik untuk kenegarawanan ke depan, karena
dapat dipandang mewakili kelompok. Dampak dari pernyataan Menag ini akan
menimbulkan pernyatan serupa dari kementerian lain.
“Contoh, Kementerian
Pendidikan itu milik Muhammadiyah, Kementerian Pariwisata milik orang Bali, dan
sebagainya,” ucapnya.
Menurut Latief, kalau
petanya seperti ini akan menjadikan negara terpecah-pecah dan kampanye
kebhinnekatunggalikaan serta keberagaman akan ternodai.
Dia berharap, ke
depan, sebagai menteri harus berhati-hati. Jangan mengeklaim terhadap
kelompok-kelompok tertentu, karena negara ini bukan milik kelompok melainkan
milik semua rakyat Indonesia.