 |
| Menteri Luar Negeri Pakistan Sartaj Aziz menerima mitranya dari Taliban Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund (kiri) di sebuah pangkalan Angkatan Udara di Rawalpindi, sekitar 25 kilometer dari Islamabad. - Taliban mengumumkan Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka di Afghanistan pada 7 September 2021 [Foto ini diambil pada 25 Agustus 1999 oleh Saeed Khan/AFP] |
Juru bicara Taliban mengatakan pemerintah sementara baru akan dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund.
sukabumiNews.net, KABUL – Taliban telah mengumumkan nama-nama beberapa menteri kabinet dari pemerintahan sementara baru di Afghanistan yang dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund.
Dilansir dari kantor berita Aljazera, Abdul Ghani Baradar akan menjadi wakil pemimpin dan Sirajuddin Haqqani, putra pendiri jaringan Haqqani, telah ditunjuk sebagai menteri dalam negeri, kata kepala juru bicara Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pada hari Selasa (7/9/2021).
Sementara itu, Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi Pj Menteri Keuangan. Charles Stratford dari Al Jazeera melaporkan dari Kabul mengatakan banyak nama yang diumumkan oleh Mujahid adalah "wajah lama".
“Penting juga untuk mengatakan bahwa banyak dari nama-nama ini, sebagian besar dari mereka sebenarnya Pashtun dan tidak mempertimbangkan, bisa dibilang kritikus akan mengatakan, keragaman etnis yang besar di negara ini. Dan menarik untuk mendengar komentar [Mujahid] tentang Lembah Panjshir yang kita tahu didominasi oleh etnis minoritas Tajik,” tambahnya.
“Dia mengatakan [Mujahid] tidak punya masalah dengan orang-orang Tajik apa pun, dan suara mereka akan dimasukkan dalam pemerintahan masa depan.”
Mujahid menegaskan
kembali kabinet adalah pemerintah "bertindak" dan bahwa kelompok itu
akan "mencoba mengambil orang-orang dari bagian lain negara".
Taliban, yang meraih
kekuasaan bulan lalu, diperkirakan akan mengumumkan pemerintah sejak evakuasi
yang dipimpin AS selesai pada akhir Agustus.
Mereka telah
menjanjikan sebuah pemerintahan “inklusif” yang mewakili susunan etnis
Afghanistan yang kompleks – meskipun perempuan tidak mungkin dimasukkan di
tingkat atas.