 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa/ Net) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Lonjakan kasus Covid-19 di tanah air membuat pemerintah harus melakukan berbagai skenario penanganan. Pasalnya, pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat melainkan juga perekonomian, dan jutaan orang harus menanggung beban yang berat lantaran pembatasan aktivitas.
Skenario ini biasanya
menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta mengantisipasi kemungkinan
terburuk yang akan dihadapi di masa depan. Setidaknya ini dibeberkan Menteri
Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pekan ini.
Luhut mengaku telah
menyiapkan skenario terburuk jika pandemi Covid-19 di Indonesia semakin ganas.
Bahkan, jika kasus positif menyentuh 70 ribu kasus per hari.
"Kami sudah
hitung worst case, lebih dari 40 ribu gimana suplai oksigen, obat, rumah sakit,
semua sudah kami hitung," tegas Luhut dikutip Ahad (11/7/2021).
Sebagai antisipasi,
pemerintah akan menyiapkan Asrama Haji di Pondok Gede pasien Covid-19 yang
tidak tertampung di beberapa rumah sakit besar seperti RS Wisma Atlet. Asrama
Haji dalam kondisi layak dan sudah dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi).
Luhut mengatakan
kapasitasnya bisa untuk 800 pasien. "Menkes sudah siapkan ICU misalnya RS
Asrama Haji di Pondok gede," terangnya.
Selain itu, TNI Polri
juga dioptimalkan dengan mendirikan RS Darurat, khususnya wilayah Jakarta dan
Surabaya. Luhut juga memastikan ketersediaan oksigen dalam situasi terburuk
seperti tambahan kasus yang mencapai 70 ribu per hari. Begitu pula dengan ketersediaan
obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya.
"Oksigen sampai
hari ini sudah kami hitung sudah dibuat skenario oleh tim, sudah bisa sampai 50
ribu bahkan paling jelek kita sudah bikin sampai 60-70 ribu kasus per hari.
Tapi kita nggak berharap itu terjadi," kata Luhut.
Pemerintah turut
memonitor perkembangan Covid-19 di luar Jawa Bali. Luhut menyadari ada kenaikan
kasus, namun sejauh ini masih dalam kendali dan diharapkan tidak ada
kekhawatiran berlebihan.
"Semua kekuatan
kita kerahkan dan jangan ada yang underestimate bahwa RI ini tidak bisa
mengatasi masalah ini, sampai hari ini ya. Tapi kalau kasus ini lebih nanti
dari 40 ribu - 50 ribu akan dibuat skenario siapa yang akan kita minta tolong,
sudah mulai kita approach itu semua." jelasnya.
Keputusan pemerintah
memberlakukan PPKM Darurat tentu akan berimbas terhadap aktivitas perekonomian.
Saat terjadi pembatasan, kegiatan ekonomi akan tersendat, bukan tidak mungkin
ekonomi kembali jatuh.
Sementara itu Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pelaksanaan PPKM Darurat akan
sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021. Sedangkan di
kuartal II tidak akan terganggu karena terjadi lonjakan kasus pada akhir Juni
2021.
Untuk kuartal II, Sri
Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas level 7%.
Sedangkan kuartal III bisa berada di kisaran 4%-4,6% jika kasus Covid
berlangsung lama, dan jika bisa segera ditekan penyebarannya maka bisa bertahan
di atas 5%
"Jadi untuk
kuartal III dan IV ini sangat tergantung pada pelaksanaan PPKM darurat.
Seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa
lama. Dan ini tergantung pada disiplin kita semua," ujarnya
Menurutnya, saat ini
pemerintah telah menyusun dua skenario untuk keseluruhan pertumbuhan ekonomi di
tahun 2021. Skenario moderat dan juga skenario berat.
Sri Mulyani
mengatakan untuk skenario moderat pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi
sepanjang tahun 2021 bisa mencapai 4,5%. Dengan syarat lonjakan kasus Covid-19
bisa dikendalikan dan hanya terjadi hingga akhir Juli dan Agustus mulai normal
kembali untuk melanjutkan tren pemulihan sebelumnya.
Sedangkan, skenario
berat adalah pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai 3,7%. Di mana dalam
skenario ini lonjakan kasus terjadi hingga Agustus dan pemerintah harus tetap
menurunkan mobilitas hingga 50%.