Menteri
Sosial Tri Rismaharini meninjau gudang beras bantuan sosial di Purwakarta, Jawa
Barat, Jumat (23/7/2021). ANTARA/HO-Kemensos/aa.
sukabumiNews.net,
JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan menindak tegas pelaku
penyalur bantuan sosial (bansos) yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
Risma dalam
kunjungannya ke berbagai daerah menemukan beberapa kasus di mana harga komoditas
yang terlalu tinggi, masalah pemaketan komoditas, dan sebagainya.
"(Pelakunya)
sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Kepolisian juga
sedang menangani," kata Risma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat
(30/7/2021).
Hal tersebut dilakukan
guna memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi, terlebih di masa
kedaruratan seperti saat ini.
Melaui kebijakan
tersebut, Risma ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan
penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.
"Kan kasihan
mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal
atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan
memaketkan bantuan," kata dia.
Dalam beberapa
kunjungan lapangan, Risma tak segan bertanya dengan detil semua hal yang
terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu
Sembako kepada penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu
Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara,
pemasok, dan pihak terkait. Mensos memeriksa silang bila dirasakan ada
ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.
Hal ini dilakukan
Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan. Dalam kesempatan itu,
Mensos berdialog cukup panjang dengan Rudiyanto (48).
Mensos menggali untuk
memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga
wajar. "KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena belum
tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata dia didampingi Wali Kota Pekalongan
A. Afzan Arslan Djunaidi.
Risma tampak tidak
dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan
juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.
"Saya sudah
siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang
dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kasihan kalau orang
miskin dapat harga lebih mahal," kata dia.
Dia meminta semua
pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip
akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Risma juga mengajak
jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama
memutuskan rantai pandemi.