 |
| Kabid Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dr. Rika Mutiara. (Foto: Prim RK) |
sukabumiNews.net, SUKABUMI – Sejumlah perwakilan Mahasiswa, Perguruan, Pedagang dan Petani yang tergabung dalam AMPERA menyampaikan aspirasi terkait situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus menerus diperpanjang.
Akan tetapi AMPERA
memandang, perpanjangan tersebut tanpa
diiringi perhatian yang mendalam dari Pemerintah terhadap aspek
kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, sehingga hal ini jelas membuat masyarakat
sangat resah, dikarenakan dampak yang berimbas pada semua sektor.
Aspirasi tersebut
disampaikan AMPERA melaui audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Sosial,
Dinas Kesehatan, Kesbangpol dan Disperindagkop Kabupaten Sukabumi dengan dijaga
ketat pihak Kepolisian.
Menyikapi hal
tersebut, Dinas kesehatan Kabupaten (Dinkes Kab) Sukabumi melaui Kepala bidang
(Kabid) pelayanan kesehatan dr. Rika Mutiara mengapresiasi apa yang disampaikan
AMPERA dalam audiensi yang dilakukan di Aula Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis
(29/7/2021).
“Apa yang disampaikan
itu sangat bangus, ada perwakilan suara rakyat yang diserukan AMPERA untuk
memperbaiki atau lebih menyempurnakan lagi upaya penanggulangan Covid-19 di
Kabupaten Sukabumi,” ujar dr. Rika Mutiara kepada sukabumiNews, Kamis.
"Tadi mereka
bilang, kenapa yang sudah divaksin masih terpapar Covid. Sebenarnya vaksinasi
itu adalah menyempurnakan ikhtiar upaya penanggulangan untuk mencegah terpapar
Covid. Jadi bukan berarti yang sudah divaksin itu kebal, tidak, tapi ketika
terpapar akan menjadi ringan. Insyaallah tidak menimbulkan dampak buruk
terhadap badan," jelas Rika.
Menurutnya, Dinkes
sendiri terus berupaya melakukan peningkatkan pelayanan kesehatan, kemudian
memberikan penyuluhan dan pemberdayaan terhadap masyarakat.
"Berarti dari 3
T (tressing, tritment dan testing) kemudian tealing akan lebih diperkuat oleh
kami, yang tadi saya katakan tidak pernah bosan dan terus menerus sehingga
masyarakat yang belum mendengar menjadi mendengar," terangnya.
Mengenai aspirasi
AMPERA agar mencabut persyaratan bahwa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah
harus menunjukkan keterangan sudah divaksin, karena terkesan adanya
diskriminasi, Dr. Rika menjelaskan bahwa kebijakan itu berdasarkan edaran
presiden.
Akan tetapi, aspirasi
tersebut kata dia, outputnya nanti akan dibawa ke Forkompinda untuk dikaji
kembali.
"Sebenarnya,
peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Sukabumi itu pun turunan regulasi di atasnya.
Tidak mungkin kita membuat regulasi yang bertentangan. Selain itu pemerintah
juga tidak ada pemaksaan, tetapi memberikan pemahaman,” bebernya.