Pemerintah Kota Bekasi menyebutkan pelayanan di
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi terancam terganggu operasionalnya akibat
utang BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang belum dibayarkan. (SINDOnews/Abdullah M Surjaya)
sukabumiNews.net,
BEKASI – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kota Bekasi terancam tutup.
Penyebabnya, kata
dia, karena terdapat piutang belum dibayar BPJS Kesehatan dan Kementerian
Kesehatan kepada RSUD Kota Bekasi sebesar Rp 81 miliar, dan itu juga merupakan
biaya perawatan pasien Covid-19.
"Tagihan rumah
sakit umum daerah hampir Rp81 miliar, baik di BPJS Kesehatan maupun di
Kementerian Kesehatan," kata pria akrab disapa Pepen ini saat ditemui di
Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan, Bekasi, Rabu (23/6/2021).
Menurut Pepen,
pihaknya akan bertolak ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
untuk memberikan dan mengecek tagihan RSUD Kota Bekasi.
"Sekarang ini
saya mau ke BPKP mau menyampaikan tagihan RUSD hampir Rp81 miliar baik di BPJS
maupun di Kemenkes, biar jelas," kata Pepen.
Pepen mengaku, telah
mengirimkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari
solusi.
Sehingga baik
pihaknya maupun DPRD Kota Bekasi dapat lebih leluasa melakukan refocusing
anggaran demi penanganan Covid-19.
"Sisa anggaran
penanganan Covid-19 di Kota Bekasi semakin menipis," kata dia.
Dia mengatakan,
anggaran penanganan Covid-19 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) Kota Bekasi tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp175 miliar.
"Terakhir kan
ada Rp 175 miliar, kami persiapkan buat tahun ini. Tapi kemarin saya mendapat laporan
tinggal Rp16 miliar atau Rp20 miliar," keluh Pepen.
Pepen menjelaskan,
anggaran paling banyak dipakai untuk pemeriksaan PCR.
"Pelaksanaan
vaksinasi massal juga menelan banyak biaya, seperti untuk pengadaan tenda
hingga kebutuhan operasional lainnya," kata dia.
Dia memastikan,
Pemkot Bekasi akan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari solusi agar
Pemkot dan DPRD Kota Bekasi bisa lebih leluasa melakukan refocusing anggaran.
"Ke Kemendagri
dan ke BPKP, apa yang harus kami lakukan, supaya langkah kami ini enggak
salah," ujar dia. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan masih berutang
kepada RSUD Kota Bekasi sebesar Rp 81 miliar sejak Desember 2020," tegas
dia.
Hal itu berdampak
pada pelayanan dan operasional rumah sakit, serta penanganan Covid-19 yang
dilakukan Pemkot Bekasi.
"Mulai
tersendat, kalau bensin sekarang nih, taruhlah tadinya full, terus sekarang ada
piutang nih ya, setengah lebihlah, sampai Rp 80 miliar. Nah, itu mulai
terganggu. Lama-lama kan kering, kalau kering kan batuk-batuk nanti," ujar
Pepen.
Apabila kondisi
seperti saat ini masih berlangsung hingga sebulan ke depan, Rahmat menjelaskan,
RSUD Kota Bekasi terancam "shut down".