 |
| Kloase: Menag Yaqut dan Din Syamsuddin. (Gelora.co) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berbicara terkait keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji 2021. Din meminta kebijakan ini dikaji ulang.
"Keputusan
Pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali, jika nanti
ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia," kata Din dalam keterangannya, seperti
dikutip GELORA.CO, Jumat (11/6/2021).
."Sesuai surat
yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh,
ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji
kepada negara-negara anggota OKI," tambah dia.
Selain itu, Din
meminta Pemerintah RI terus meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan
Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, bila perlu Presiden Jokowi menghubungi langsung
Raja Salman.
"Atau Wapres
Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman. Diyakini
bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim
terbesar di dunia," ucap Din.
Mantan Ketua Dewan
Pertimbangan MUI itu kemudian mempertanyakan kesiapan pemerintah jika Arab
Saudi memberikan jatah kuota.
"Termasuk,
apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak
Saudi Arabia atas rekomendasi WHO (yang belum memasukkan Sinovac)," tutur
Din.
Lebih lanjut, Din
mengatakan tidak elok jika sebagian umat Islam melakukan aksi demo di Kedutaan
Besar Arab Saudi di Jakarta. Sebab, Kerajaan Saudi belum mengeluarkan
pernyataan resmi seputar protokol dan teknis lebih lanjut soal haji 2021.
"Tidak etis dan
salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi
di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi
keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama)," kata Din Syamsuddin.