 |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H A Sopyan, BHM. (Foto: Prim RK) |
sukabumiNews.net, KOTA SUKABUMI – Terkait wacana akan diberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bantuan sosial (Bansos) dan sembako oleh pemerintah, anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra H. A. Sopyan, BHM., angkat bicara.
H A Sopyan menilai,
hal tersebut sangat tidak pantas dengan kondisi masyarakat yang sedang dihimpit
persoalan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Menurut Sopyan,
justru sebaliknya pemerintah perlu menjaga ketersediaan pangan yang murah dan
terjangkau oleh masyarakat.
"Penerapan PPN
untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial justru bakal meningkatkan
angka kemiskinan. Apakah pemerintah ingin membunuh masyarakatnya secara pelan-
pelan dengan akan rencana diberlakukanya pajak pada bansos dan sembako,”
ujarnya.
Terkait isu
tersebebut, Sopyan berjanji akan akan sama, satu suara untuk menolak keras
diberlakukannya PPN terhadap bansos dan sembako tersebut.
"InsyaAllah,
kami juga di Jawa Barat akan sama satu suara untuk menolak hal tersebut,”
tandanya kepada sukabumiNews saat ia menghadiri diskusi bareng Pemuda Tani
Indonesia (PTI) Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Allegra Coffe Kota
Sukabumi, Sabtu (12/06/21) malam.
Menurut Sopyan,
pemeritah harus dapat mencari solusi lain dengan lebih kreatif dalam
menciptakan peluang untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan yang masih
rendah.
"Pengenaan PPN
secara otomatis akan mengerek harga jual barang kebutuhan pokok. Adapun kelompok
yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah masyarakat miskin,"
ungkapnya.
Dikatakan Sopyan, apabila
pajak ini diberlakukan akan ada lonjakan inflasi kebutuhan pokok yang tidak
terkendali.
"Dampaknya
berisiko meningkatkan inflasi kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok yang
sebelumnya dikecualikan dari objek PPN kemudian dikenakan PPN, harga akan
bertambah mahal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan melambat," jelasnya.
Di tempat yang sama,
Ketua DPRD kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara merasa kaget dengan rencana
pemerintah yang akan kena pajak bansos.
"Jalan pintas
untuk membunuh masyarakat, apabila bansos kena pajak, jadi saya berharap
anggota DPR RI bisa memperjuangkan masyarakat agar bansos dan sembako ini tidak
kena pajak, kita lihat saja nanti," ujarnya.
Selaku wakil rakyat di Kabupaten Sukabumi, dirinya
mengaku sangat prihatin mendengar isu tersebut.