Menteri Nadiem Makarim disebut sebaiknya diganti. (Ist)
sukabumiNews, JAKARTA
– Berhembus kabar isu reshuffle menteri Joko Widodo. Isu reshuffle menteri
berembus setelah penggabungan dua kementerian, dan hadirnya kementerian baru. Menteri Nadiem
Makarim bahkan disebut sebaiknya diganti.
Dikutip dari Tribunnews, Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta menilai, reshuffle kabinet cuma tinggal menunggu waktu.
Ujang menilai
reshuffle akan terjadi, pasca-penggabungan dan pembentukan kementerian sesuai
usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disetujui DPR.
"Jika peleburan
(Kemenristek ke Kemendikbud) dan pembentukan Kementerian Investasi telah
disetujui oleh DPR, maka reshuffle itu hanya soal menunggu waktu saja,"
ujar Ujang ketika dikutip dari Tribunnews, Sabtu (10/4/2021).
Direktur Eksekutif
Indonesia Political Review (IPR) itu juga menyoroti siapa sosok yang nantinya
akan memimpin kementerian-kementerian tersebut.
Menurutnya, sosok
Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan layak
menjadi kandidat menteri yang direshuffle.
"Soal siapa yang
akan menjadi menterinya hasil peleburan tersebut itu tergantung Jokowi."
"Namun Nadiem
layak diganti, karena banyak kebijakannya yang tak jelas dan
kontroversial," ungkap Ujang.
Dia juga menyebut
sosok Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat Kemenristek/Kepala BRIN cocok
mengemban posisi Mendikbud.
"Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi. Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain," tambahnya.
DPR Setujui
Pembentukan Kementerian Investasi
Sebelumnya
diberitakan, rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Jumat (9/4/2021)
menghasilkan persetujuan terkait penggabungan kementerian dan pembentukan
kementerian baru.
Adapun penggabungan
kementerian itu merujuk kepada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara pembentukan
kementerian baru merujuk kepada Kementerian Investasi.
Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana
pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.
Hal itu tertuang
dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan
Kementerian.
"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Dasco lantas
mengatakan, surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat
Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4/2021).
"Sesuai hasil
rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan
menyepakati:
a. Penggabungan
sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi
Kemendikbud dan Ristek;
b. Pembentukan
Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan
pekerjaan," kata Dasco.
Setelahnya, politikus
Gerindra itu menanyakan persetujuan dari para anggota dewan terhadap keputusan
penggabungan dan pembentukan kementerian ini.
"Apakah hasil
keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan
penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.
"Setuju,"
timpal anggota dewan lainnya.
Pengusaha Sambut
Baik Pembentukan Kementerian Investasi
Pengusaha menyambut baik akan hadirnya Kementerian Investasi di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hal itu diungkapkan
oleh Direksi PT Trinity Healtcare (THC) dan Kuasa Direksi PT Zebra Nusantara
Tbk, Rudy Tanoesoedibjo.
Menurut Rudy,
pembentukan Kementerian Investasi perlu dibarengi dengan edukasi kepada
masyarakat agar mau berinvestasi.
"Bagus sekali ada Kementerian Investasi, tapi seiring itu juga perlu diadakan edukasi yang benar ke masyarakat."
"Supaya orang
berinvestasi karena percaya, dia tahu perusahaan itu akan berkembang, bukan
karena spekulatif," kata Rudy Tanoesoedibjo kepada Tribunnews.com, Jumat
(9/4/2021).
Menurutnya, edukasi
tersebut sangat penting karena saat THC mengakusisi saham Zebra Nusantara,
terdapat komentar negatif dari para pelaku pasar modal.
"Misalnya
begini, kami sudah melakukan keterbukaan informasi tapi komentar di sosial
media, seolah-olah saham Zebra digoreng, masa equitas negatif harga (sahamnya)
sekian," tuturnya.
Dengan adanya edukasi
ke masyarakat, maka ke depan investor saham dapat benar-benar mengerti
perusahaan atau emiten yang dibelinya di pasar modal
"Orang
berinvestasi itu karena dia percaya, dia tahu bahwa perusahaan itu akan
berkembang, bukan karena hal spekulatif," ucap Rudy.
"Jadi Kementerian Investasi baik sekali. Jangan sampai orang masuk pasar modal, beli saham karena ikutan, tapi karena dia tahu apa yang dia beli," sambungnya.
56 Anggota DPR
Hadir
DPR menggelar rapat paripurna penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021. Paripurna digelar di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sekira pukul 09.40 WIB. Pada rapat tersebut, hadir sebanyak 56 anggota DPR secara fisik di ruang rapat paripurna.
"Berdasarkan
catatan Sekretariat hadir 232 virtual dan 56 fisik, dihadiri seluruh fraksi di
DPR RI."
"Dengan demikian telah trcapai kuorum, perkenankan kami membuka Rapat Paripurna ke-16, Masa Sidang 2020-2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Dasco.
Red*
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2021