 |
| Komjen Boy Rafli dan Irjen Pol. Drs Armed Wijaya, M.H. saat konferensi pers. (Dok. Istimewa) |
"BNPT terus berupaya dalam menaggulangi masalah terorisme
sukabumiNews, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Rapat Koordinasi (rakoor) dalam rangka Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 di sejumlah wilayah provinsi.
Sejumlah provinsi
tersebut dantaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.Penandatanganan
dokumen dilakukan di Hotel Pullman, Jakarta pada Kamis (8/4/2021).
Rakoor tersebut
dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga, yaitu Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen
Negera, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan RI,
dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi.
Turut hadir pada
kesempatan tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, serta sejumlah kementerian dan lembaga penting lain
seperti Dewan Pers dan yang lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala
BNPT Komjen Pol. Dr Boy Rafli Amar, M.H., menyebut rencana aksi
Lembaga/Kementerian 2021 yang merupakan bentuk sinergisitas antar
kementerian/lembaga merupakan upaya menghadirkan negara dalam upaya nyata
penanggulangan terorisme.
"Negara harus
hadir dalam upaya penanggulangan terorisme. Kehadiran negara dapat
meminimalisir masuknya paham radikalisme dan intoleransi pada masyarakat
Indonesia," kata Boy Rafli.
Seperti dijelaskan
Boy Rafli, kehadiran negara dalam menanggulangi terorisme dapat dilaksanakan
dalam bentuk sinergisitas dan rencana aksi kementerian/lembaga pemerintah yang
dikordinasikan oleh BNPT.
"Terorisme ini
musuh negara yang nyata. Untuk itu seluruh sumber daya harus diberdayakan dalam
menghadapi terorisme," kata Boy Rafli.
Boy Rafli juga
mengatakan, dalam penanggulangan terorisme, BNPT tidak bisa bekerja sendiri.
Perlu ada bantuan sekaligus dukungan dalam menanggulangi terorisme.
"Sinergisitas
ini seperti vitamin tambahan dalam penanggulangan terorisme. Kalau rencana aksi
ini bisa dijalankan dengan simultan,
InsyaAllah bisa meminimalisir terorisme di Indonesia," kata Boy Rafli.
Sementara itu,
mewakili Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam),
Deputi V Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM, Irjen Pol. Drs
Armed Wijaya, M.H., menjelaskan sinergisitas lembaga/kementerian sangat penting
dalam menanggulangi terorisme.
"Dalam
menanggulangi masalah terorisme, harus ada upaya yang sistematis, terstruktur
dan masif dari BNPT dan seluruh kementerian/lembaga," kata Armed Wijaya.
Armed Wijaya juga
mengatakan, selama ini rencana aksi sinergisitas dalam menanggulangi terorisme
sudah berjalan dengan baik dan harus terus ditingkatkan.