Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria
[Suara.com/Yaumal]
Wagub Riza meminta warga melapor apabila terjadi penyimpangan di lapangan
SUKABUMINEWS, JAKARTA
– Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, sangsi berat akan
dikenakan bagi aparat yang kedapatan memotong bansos tunai.
“Tidak ada pemotongan
uang bantuan sosial tunai Rp300 ribu per bulan,” kata Riza di Jakarta, Sabtu
(13/3/2021).
Riza mengatakan,
bansos tunai terkait pandemi Covid-19 diberikan secara tunai sehingga mustahil
terjadi pemotongan.
"Terkait bansos
sudah sering kami sampaikan, bansos kali ini diberikan secara tunai yang kami sebut bantuan sosial tunai. Dan
bansos kali ini yang kami beri dari Pemprov DKI Jakarta diberikan langsung ke
ATM langsung warga, angkanya tidak kurang satu perak pun," katanya.
"Tanggungjawabnya
melalui APBD dan Bank DKI Jakarta itu langsung diterima oleh warga melalui
kepala keluarga tiap warga dapat Rp300
ribu. Tidak mungkin kurang, bahkan biaya pembuatan rekening ATM itu menjadi
tanggung jawab kami."
Riza mengatakan
distribusi vaksin selama ini tidak terjadi kendala.
"Itu sudah ada
jdwalnya, jadi tidak terlambat karena berikan secara teknis, sangat mudah
karena kami berikan lewat transfer langsung," katanya.
Penyaluran bansos
tunai dilaksanakan mulai dari bulan Januari hingga April 2021. Rencananya
diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Minta laporan
Kemarin, Riza
mengancam sanksi berat kepada aparat yang kedapatan memotong bansos tunai.
"Silakan
buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes.
Kalau ada aparat kami memotong di Bank DKI kita akan beri sanksi yang
berat," kata Riza di Balai Kota dalam laporan Antara.
Riza meminta warga
melapor apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Sejauh ini, dia meyakini hal
seperti ini tidak akan terjadi karena BST di DKI Jakarta disalurkan secara non
tunai melalui ATM.
"Terkait bansos
dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi
kewajiban pemprov kami sampaikan APBD melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM.
Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan
tidak berkurang satu perak pun," katanya.
Sebelumnya, Ketua
Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Rani Mauliani menerima laporan warga yang
mengeluhkan pemotongan bansos tunai. Rani mendapat informasi, bantuan yang
semestinya diterima sebesar Rp300 ribu disunat menjadi Rp200 ribu.
"Ada yang pernah
info dari Rp300 ribu mereka terima (hanya) Rp200 ribu. Mereka tahu itu ada
pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp300
ribu, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani.
Rani menjelaskan,
bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Jakarta kepada warga semestinya
disalurkan melalui ATM (cashless). Namun dia menemukan bansos dibagikan secara
tunai.
Rani menyatakan
temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan merinci
lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov Jakarta melakukan
evaluasi penerimaan bansos tunai secara berkala.
Sementara itu,
anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Syarif mengatakan saat ini fraksinya masih
melakukan verifikasi terkait laporan pemotongan bansos tunai untuk warga
Jakarta.
"Lagi kita
verifikasi, kalau pengaduan harus kita respons," kata Syarif.
Syarif mengatakan ada
dua kemungkinan jalur pemotongan dilakukan oleh oknum-oknum petugas tertentu.
Yaitu jalur penyaluran bansos tunai dari pemerintah Jakarta atau dari
penyaluran Kementerian Sosial.
"Kita sedang
verifikasi apakah pengaduan itu berasal dari jalur Kemensos, apakah dari Dinas
Sosial," kata Syarif.
Namun dia meyakini
penyaluran bansos tunai dari Dinas Sosial Jakarta sangat kecil peluang untuk
dilakukan pemotongan. Karena sistem penyaluran BST di Jakarta melalui mekanisme
transfer bank dan penerima bisa langsung mengambil melalui mesin ATM.
"(Kemungkinan)
Kemensos melalui via Pos, kalau Pos nggak pakai ATM," kata Syarif.
Sekretaris Komisi D
DPRD DKI akan meminta keterangan dari Dinas Sosial untuk mengetahui apakah
pemotongan tersebut terjadi di penyaluran BST Pemprov DKI atau tidak.
"Kalau saya berpendapat kecil kemungkinan dari Dinsos, kalau dari Kemensos itu bukan domain DKI," kata Syarif, dikutip dari suara.com, Sabtu (13/3/2021).
Red*
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2021