Komunitas Demokrasi Sehat bersama Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu melakukan diskusi bersama masyarakat Desa Cibuntu pada Ahad (21/3/2021).
SUKABUMINEWS,
SIMPENAN – Komunitas Demokrasi Sehat bersama Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu
melakukan diskusi bersama masyarakat Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan,
Kabupaten Sukabumi, Ahad (21/3/2021).
Selain diskusi
mengenai bahaya politik uang, komunitas tersebut juga meluncurkan program
Pilkades Nol Rupiah. Program tersebut, bertujuan untuk meminimalisir
praktik-praktik politik uang yang dimulai dari pedesaan.
Inisiator Komunitas
Demokrasi Sehat, Lupi Pajar Hermawan menjelaskan, program Pilkades Nol Rupiah
tersebut merupakan gerakan moralitas. Dimana, pihaknya cukup khawatir dengan
politik uang yang terkesan telah menjadi tradisi di masyarakat dalam setiap
perhelatan pemilu.
"Launching
Pilkades Nol Rupiah dan diskusi tentang bahaya politik uang dengan para tokoh
masyarakat ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi tentang bahayanya praktik
politik uang terhadap kelangsungan demokrasi," kata Lupi kepada
sukabumiNews Ahad (21/3/2021).
Sebelumnya lanjut Lupi,
komunitas demokrasi sehat telah melakukan survei tentang cost politik pada
jenjang pemilihan kepala desa. Dari kurang lebih 30 koresponden, untuk biaya
politik pada Pilkades hasil survei mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.
"Kenapa
masyarakat di desa yang kami jadikan sasaran, karena memang miniatur potret
demokrasi di Indonesia mulai dari desa, mulai dari lingkungan terkecil. Maka
dari itu, gerakan ini kami mulai dari desa," terang pria yang akrab disapa
Upi itu.
Menurutnya, salah
satu yang menjadi pemicu praktik KKN yang dilakukan oleh para pejabat publik,
khususnya yang dipilih langsung melalui proses pemilu dilatarbelakangi oleh
biaya politik yang tinggi. Sehingga, tidak sedikit pada pejabat yang korup
hanya karena harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkannya.
"Terkadang
masyarakat tidak sadar, bahkan dianggap biasa ketika mendapat sejumlah uang agar
memilih salah satu kontestan dalam pemilu. Padahal, hal itu justru sama saja
mendorong agar orang yang kita pilih itu untuk korupsi," ujarnya.
Terlebih kata Upi, pada
2022 yang akan datang kurang lebih sekitar 70 desa akan menggelar Pilkades
serentak. Maka dari itu, untuk menekan angka politik transisional pada
Pilkades, pihaknya meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah.
"Sudah berapa
kepala desa yang tersandung masalah hukum karena korup dana desa? Siapa yang
salah? Saya rasa ini tanggung jawab kita semua, tidak bisa kalau hanya
menyalahkan kepala desa kalau misalnya kita sebagai masyarakat menganggap
politik uang itu biasa," tuturnya.
Komunitas Demokrasi
Sehat berharap, gerakan Pilkades Nol Rupiah di luncurkannya ini dapat
meminimalisir praktik- praktik kotor pada Pilkades mendatang.
Komunitas Demokrasi
Sehat ini percaya, dengan berkurangnya angka politik uang yang dimulai
berjenjang dari mulai Pilkades akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Dodi
Setiawan, Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan mengapresiasi kegiatan yang
dilakukan oleh komunitas demokrasi sehat dan Himpunan Mahasiswa Palabuhanratu.
Dirinya berharap, warga Desa Cibuntu jadi mengetahui akan bahayanya dampak dari
politik uang tersebut.