 |
| (Ilustrasi Gambar) |
sukabumniNews.net, KUALA LUMPUR – Pakatan Harapan (PH) mendesak Pemerintah Federal segera melakukan 'Cure Vaccine Campaign', guna memastikan masyarakat merasa aman menggunakan vaksin COVID-19, sehingga mengurangi risiko tertular virus.
Dalam sebuah pernyataan hari ini, Satuan Tugas Imunisasi PH mengatakan langkah itu diperlukan karena Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengonfirmasi bahwa vaksin Pfizer BioNTech akan tiba akhir bulan ini.
Menurut tim, semua pihak tidak boleh berasumsi bahwa warga Malaysia bahkan staf garis depan sudah siap menerima vaksin saat program vaksinasi dimulai nanti.
Gerakan anti-vaksin dunia telah
berkembang dan tidak dapat disangkal bahwa ada kelompok "anti-vaxxer"
di Malaysia yang tidak ingin menggunakan vaksin COVID-19, dan bahkan mungkin
mendesak teman-temannya untuk tidak mengambil vaksin tersebut.
“Di era hoaks ini, suara" anti-vaxxer "sangat mudah berkembang melalui media sosial, terutama," kata tim yang diketuai mantan Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad itu.
Selain itu, kata mereka, ada juga kekhawatiran dari berbagai pihak tentang satu atau lebih vaksin yang akan digunakan di dalam negeri.
Meski Menteri Koordinator Program Imunisasi COVID-19 Nasional, Khairy Jamaluddin meyakinkan bahwa setiap vaksin perlu disetujui oleh National Pharmaceutical Regulatory Division (NPRA), namun mereka menilai masyarakat belum mengetahui proses persetujuan secara keseluruhan.
“Lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa satu atau lebih vaksin dapat diberikan 'persetujuan bersyarat'. Oleh karena itu, dasar ilmiah dan tingkat efektivitas setiap vaksin yang akan digunakan di Malaysia sangat penting dipublikasikan secara jelas,” lanjutnya dalam pernyataan tersebut.
"Kampanye serius dengan para ilmuwan, profesional medis, selebriti yang dihormati, dan tokoh lain yang sesuai perlu dilakukan," tuturnya.
Selain Dr Dzulkefly, tim yang juga tergabung dalam tim adalah mantan Wakil Menteri Kesehatan Dr Lee Boon Chye, Anggota Parlemen Kuching Dr Kelvin Yee, Anggota Parlemen Lumut Dr Hatta Ramli, dan Anggota Parlemen Bayan Baru Sim Tze Tzin.
Sementara itu, tim mengatakan sangat penting untuk menerapkan program "jejak dan dampak" untuk setiap dosis vaksin dari penyimpanan hingga penerima.
Tindakan tersebut, jelas mereka, untuk memberikan keyakinan tambahan bahwa akan ada tindak lanjut yang sesuai terkait efektivitas masing-masing vaksin bagi setiap individu yang telah divaksinasi.
Selain itu, kata mereka, hal itu dapat mencegah penggunaan vaksin palsu dan sertifikat vaksin palsu, seperti yang terjadi di beberapa negara lain.
“Yang terpenting adalah pemerintah perlu memiliki mekanisme pelacakan dan strategi komunikasi yang komprehensif. Adverse Event After Immunization (KIPI),” ucapnya.
“Jika tidak ditangani dengan hati-hati, berita negatif dari kasus KIPI setelah kelompok penerima vaksin pertama pasti akan menyebabkan kelompok penerima berikutnya menolak untuk menerima vaksin COVID-19,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pewarta: Astro AWANI
Editor: AM