Menkes Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan
ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Nomor 62, Jakarta Pusat,
Selasa (5/1/2021). (Foto: Istimewa)
sukabumiNews.net, JAKARTA – Menteri
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (05/01/2021). Dalam
kunjungan itu Menkes didampingi Sekjend Kemenkes Oscar Primadi.
Pada kesempatan tersebut, Menkes menyampaikan tujuannya bersilaturahim selain memperkenalkan diri, juga meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19, khususnya vaksin.
“Tugas menangani Covid ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain. Pendekatan pencegahan Covid-19 tidak cukup hanya dengan program, namun juga harus diikuti dengan gerakan.
Maka dengan kerendahan hati kami (Kemenkes) tidak mampu menangani Covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah,” sebut Menkes Budi yang baru-baru ini ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menkes.
Pihak Kemenkes diterima langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan pengurus MPKU PP Muhammadiyah.
Turut hadir secara virtual Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir beserta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsuddin. Hadir pula Prof Muhadjir Effendi, Menko PMK RI, sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Anggota PP Muhammadiyah lainnya melalui zoom ialah Buya Anwar Abbas, Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, dan Agus Taufikurrahman.
Menurut Menkes Budi, ada dual hal yang bisa dilakukan Muhammadiyah dalam membantu Kemenkes. Pertama, karena Muhammadiyah memiliki tenaga kesehatan yang besar, dan Muhammadiyah turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas.
“Kedua pendekatan-pendekatan sosial kultural, dalam menangani Covid ini tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, harus ada perubahan perilaku manusia, karena protokol kesehatan saat ini sudah berbeda, dan untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara defacto dilihat oleh masyarakat. Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat,” imbuh Budi.
Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif dalam menangani Covid-19.
“Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, baik dalam gerak keagamaan maupun kesehatan,” ujar Haedar sebagaimana rilis yang disampaikan Muhammadiyah, Selasa (05/01/2021) malam.
Haedar melanjutkan, Muhammadiyah dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Kemenkes disebut harus memastikan kebijakan yang benar optimal dalam menangani Covid-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia, betapa beratnya beban menghadapi pandemi ini. Pastikan penanganan dan daya tampung RS dalam menangani Covid-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah katanya siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem.
“Di situasi saat ini kami ingin bekerja sama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan kerja sama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya,” jelas Haedar.
Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan, dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia.
Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Seraya meminta Menkes dan pemerintah seksama khususnya yang menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan.
Pewarta: Hidcom
Editor: Red