(Foto: Instagram)
sukabumiNews.net,
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, minta agar KPK
secepatnya selidiki aliran dana bansos diduga dikorupsi eks Mensos Juliari,
yang sekaligus menjabat sebagai Wabendum PDIP tersebut.
Hal ini berkaitan
dengan beberapa waktu lalu berlangsungnya Pilkada Serentak pada 9 Desember
2020, sehingga Benny meminta agar memeriksa aliran dana tersebut dalam Pilkada
Serentak.
Bahkan,
Petinggi partai Demokrat ini juga meminta Gibran Rakabuming Raka untuk segera
menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Cerita dana bansos
dipake untuk sukseskan paslon partai tertentu pada Pilkada 9 12, lalu kencang
di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk
sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan
kuasa, lupa rakyat,” ujar Benny K Harman.
Benny menegaskan
pemanggilan terhadap putra sulung Jokowi ini harus dilakukan demi menjaga nama
baik istana dan citra Presiden.
Selain itu, Politisi
Demokrat itu meminta pihak istana agar menyerahkan Gibran dengan cara
memfasilitiasi KPK agar segera dilakukan pemeriksaan.
Menanggapi pernyataan
Benny K Harman ini, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, bahwa
siapa pun yang salah harus segera diperiksa.
“Tidak peduli apakah
dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun, yang
penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi
sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini,” ungkap Refly
Harun, seperti dikutip PotensiBisnis.com dari kanal Youtube pribadinya Refly
Harun.
“Terutama korupsinya,
cerita tentang korupsi ini sudah kita dapatkan dari masa ke masa, dari presiden
ke presiden di era reformasi. Korupsi ini tidak diselesaikan oleh presiden
mulai dari presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarnoputri, SBY 10
tahun, dan Jokowi,” ujar dia menambahkan.
Editor: Red*
Sumber: PotensiBisnis.com
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020