 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Inews) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru harus berani mencabut peraturan menteri (Permen) yang bermasalah, mulai dari permen terkait lobster hingga penggunaan alat tangkap yang merusak.
Sementara di sisi
lain, dia juga harus membangun dan memastikan nelayan ini bisa berdaulat dan
sejahtera.
"Ini sebenarnya
yang menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi Menteri Sakti Wahyu Trenggono di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena di bawah itu masih
teriak-teriak. Mereka merasakan betul lautnya dirusak oleh alat tangkap,"
ujarnya pada Market Review IDX Channel, Senin (28/12/2020).
Susan melanjutkan,
program-program ke depan juga harus transparan dan adil. Menteri Trenggono
harus segera menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Menteri KKP yang baru harus bisa pula
memosisikan dirinya mendukung nelayan dan perempuan nelayan yang selama ini
berada di wilayah-wilayah konflik.
"Beliau harus
segera turun ke lapangan dan program ke depan harus disampaikan ke masyarakat
luas. Jangan sampai ada kejadian seperti beberapa waktu lalu yang berujung dengan
kasus korupsi," tuturnya, seperti diberitakan SINDONEWS hari ini.
Red*