 |
| Presiden Jokowi meminta Bansos disalurkan awal Januari untuk mengungkit daya beli masyarakat. (Foto: tangkapan layar/YouTube Sekretariat Presiden) |
sukabumiNews, JAKARTA – Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021. Untuk itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari.
Dengan demikian, bansos diharapkan akan mengungkit daya beli masyarakat, dan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Saya sudah sampaikan ini
pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena
akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," ujar Jokowi dihadapan Wakil
Presiden (Wapres) pada rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka,
Jakarta, Selasa (29/12/2021).
Presiden juga menginstruksikan
agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di
Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
"Jadi jangan sampai mundur.
Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit
ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita
ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," tegasnya.
Berikutnya, Presiden meminta agar
jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika
diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
"Libatkan daerah dalam
melakukan perbaikan-perbaikan data," imbuhnya.
Terakhir, Presiden menegaskan
agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu,
Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima
manfaat.
"Jadi proses digitalisasi
data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita
inginkan," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Presiden juga menyampaikan bahwa pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110
triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan
sosial.
Dari sejumlah anggaran tersebut,
Presiden memerinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu
sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM),
masing-masing Rp200 ribu per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga
Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4
triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun
bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
"Kemudian program kartu
prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun.
Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78
triliun," lanjutnya.
Pewarta: DM
Editor: AM