 |
| Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. (Foto: Tribunnews) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Panglima Kodam atau Pangdam Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) Dudung Abdurrahman dengan lantang mengaku memerintahkan pencopotan baliho Rizieq Shihab di Ibu Kota. Langkah itu menuai pro dan kontra.
Dia menjelaskan
pencopotan dilakukan melibatkan pihak kepolisian maupun Satpol PP daerah
setempat. "Itu kan pencopotan (baliho Habib Rizieq) sudah dua bulan lalu,
dilakukan melibatkan Polisi dan Satpol PP," jelas Dudung saat dikonfirmasi
merdeka.com, Ahad (22/11/2020).
Namun demikian, ia
menjelaskan keputusan mengerahkan prajurit TNI menurunkan baliho karena saat
itu sempat terjadi aksi protes dari pihak FPI yang tak terima baliho-baliho
yang telah terpasang tersebut diturunkan oleh Polisi maupun Satpol PP.
"Kemudian sudah
dilepas, dicopoti. Tetapi didemolah sama anggota FPI. Nah Satpol PP (yang
mencopot) ketakutan Satpol PP itu. Padahal, sebelumnya sudah dapat 338 (baliho
atau spanduk yang di turunkan sebelumnya)," terangnya.
"Jadi sudah
dilakukan sesuai prosedur, tetapi memang yang disorot itu saat pencopotan oleh
TNI doang. Padahal kan kita punya satgas Satgas PDPK (Penegakan Disiplin
Protokol Kesehatan)," sambungnya.
Terlebih, lanjut
Dudung, sejumlah spanduk maupun baliho Habib Rizieq yang dipasang oleh FPI,
diketahui tidaklah berizin dan terkesan menggunakan kalimat tulisan bernuansa
provokasi itu yang akan diturunkan oleh pihaknya.
"Kalau kayak
gitu masa kita mau diam saja, sekarang tidak ada izin segala macam, tapi
bahasa-bahasanya memprovokasi, maka kita ambil tindakan," ujarnya.
Diketahui, Pangdam
Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman telah memberikan perintah pencopotan baliho
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Perintah tersebut diturunkan
lantaran baliho yang terpasang di beberapa titik Ibu Kota Jakarta menyalahi
aturan.
Hak itu menyusul
viralnya sebuah video sekitar 11 detik di media sosial yang menampilkan
sejumlah orang berpakaian loreng dengan sigap menurunkan baliho yang tergambar
Habib Rizieq.
"Ada berbaju
loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," tegas Dudung
saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).
Dikritik
Fadlizon dan Fahri Hamzah
Sebelumnya terkait
hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2019-2024
Fadli Zon buka suara. Mantan wakil ketua DPR RI tersebut mengkritisi langkah
Dudung
Melalui akun
twitternya, polisi partai Gerindra akhirnya bersuara mengkritisi langkah
Pangdam Jaya yang memerintahkan anak buahnya mencopot spanduk Habib Rizieq.
"Apa urusannya
Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan n tupoksi TNI.
Sebaiknya jgn semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lg 'dwifungsi
ABRI' imbangi 'dwifungsi polisi," cuitnya pada Sabtu (21/11).
Kritikan juga datang
dari Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung
menurunkan baliho Habib RizieqSyihab. Dia mengingatkan tugas dan fungsi TNI
yang jelas berbeda dengan Polri saat ini. Fahri mendukung semboyan TNI dan
Polri bersatu. Namun, harus menolak tugas TNI sama dengan Polri.
Dia tak ingin bangsa
Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan
Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil.
Atas hal itu ia pun heran setelah 20 tahun lebih reformasi, marak pejabat
militer masuk dalam demokrasi pengelolaan negara sipil ini.
Fahri menduga, ini
terjadi karena slogan ‘TNI dan Polri bersatu’ telah dimaknai sebagai bersatunya
fungsi keduanya. Hal ini yang disayangkan dan dianggap cukup menyedihkan
"Kalau saya jadi
Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam
demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara
perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan, tapi
untuk menjaga perdamaian," cuit Fahri dalam akun twitternya yang dikutip
merdeka.com pada (21/11).
Reaksi FPI
Ketua DPP FPI, Slamet
Maarif menyebut bahwa TNI didirikan oleh sosok ulama dan ia mengatakan bahwa
TNI jangan mau diadu domba. Sebelumnya Pangdam Jaya sempat menyinggung soal
penurunan baliho hingga ancaman pembubaran FPI.
"Saya menasihati
TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama (Jenderal Soedirman) dan dari dulu menyatu
dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam,"
kata Slamet kepada wartawan, Jumat (20/11).
"Spanduk yang
dicabut itu bukan kita yang pasang, tapi umat yang pasang. Isi spanduk ucapan
selamat datang IB HRS dan beliau sudah ada di Tanah Air, jadi tidak masalah TNI
bantu satpol PP," sambungnya.
BACA Juga: Sebut Habib Rizieq, Prajurit TNI AD Dipenjara 14 Hari, Personel TNI AU Diborgol
Sumber: Merdeka.com
Editor: Red.